Menyambut Kampanye Pilgub Kaltim: Urgensi dan Peran Strategis Debat Kandidat

Menarik sekali membaca tulisan saudara Sofyan Maskur di harian ini, Jum’at, 14 Maret 2008 lalu yang mengulas tentang Debat Kandidat Gubernur Kaltim. Walau belum sepenuhnya menyentuh esensi debat sebagai salah satu tahapan vital pilgub Kaltim, Masykur memang berhasil menyodorkan beberapa alternatif dinamika sektor pertumbuhan perekonomian Kaltim sebagai salah satu aspek fundamental yang harus dicermati kandidat gubernur mendatang.
Namun pertanyaannya kemudian, bagaimana debat kandidat sendiri dapat memfasilitasi proses pemilihan gubernur Kaltim Mei mendatang?


Faktanya, masyarakat umumnya sudah terlanjur bersikap apatis ketika mendengar kata debat. Debat sering digambarkan dengan ilustrasi dua pihak yang berseteru saling berperang kata dengan urat-urat leher tertarik dan sendi pergelangan yang menari-nari. Lalu, apakah memang demikian debat yang dimaksud? Merujuk ke Wikipedia, debat dapat diartikan sebuah kegiatan adu argumentasi antara dua belah pihak atau lebih, baik secara perorangan atau kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan yang kemudian diselaraskan dengan tujuan debat tersebut dilakukan. Merunut kembali ke era prasejarah, budaya debat sebenarnya telah muncul sejak lama. Protagoras, seorang pemikir dari Abdera dan dikenal sebagai Bapak Debat telah mengenalkan sebuah format debat sederhana bagi para siswanya. Mereka diminta untuk saling berargumentasi mengenai sebuah topik dengan bergilir pihak (Braden dalam Enyclopedia Americana, 1997). Dari model sederhana yang dikembangkan Protagoras tersebut, debat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Mulai dari aktivitas parlemen, mimbar akademik, pegiat kampus, wadah latih, arena kompetisi, hingga menjadi budaya unjuk kompetensi kandidat pemimpin. Yang terakhir disebut mungkin lazim dikenal dengan nama debat kandidat, baik di tingkat kampus, gubernur hingga presiden. Braden sendiri juga mengungkapkan bahwa debat kandidat sebagai bagian dari kampanye pemilihan telah populer sejak abad 19 di Amerika Serikat.


Di Indonesia, topik debat kandidat sejatinya telah bergulir hangat khususnya menjelang Pilpres 2009. Model kampanye ini berulangkali menjadi bahasan istimewa berbagai pihak yang berkepentingan menjelang pesta demokrasi pemilihan presiden tahun mendatang di tengah hiruk pikuknya pemilihan kepala daerah. Tengok saja dalam diskusi ”Kompromi Syarat- syarat Capres dalam RUU Pilpres” yang diadakan Wartawan Koordinatoriat DPR, Jumat (14/3) lalu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam diskusi itu mengatakan, apabila dalam Undang-Undang Pemilu Presiden 2009 dibuka kemungkinan debat terbuka para kandidat, itu merupakan kemajuan besar. ”Publik bisa membandingkan dengan terang siapa yang paling layak dipilih,” ucapnya (Kompas, 15/03). Segendang sepenarian, Al Muzzammil Yusuf, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, PKS akan mengusulkan sejumlah persyaratan terkait pengajuan kandidat presiden, yaitu dukungan partai minimal 15 persen dan usia maksimal 60 tahun. Selain itu, minimal kandidat lulus perguruan tinggi dan berani melakukan debat terbuka (Kompas, 12 Maret 2008).


Tuntutan ini dirasa obyektif dan layak mengingat substansi kampanye debat lebih dinamis dan berbobot dibandingkan kampanye model konvensional (media massa dan monologis). Dikatakan dinamis karena kampanye model ini mampu mempertemukan seluruh calon secara langsung beserta elemen masyarakat disertai adanya pertukaran ide dan gagasan dalam sebuah forum adu argumentasi yang sehat dan terstruktur. Dikatakan berbobot karena berdebat benar-benar menuntut keahlian dan keterampilan khusus seorang kandidat dalam mengupas atau menemukan solusi sebuah permasalahan dan mempertahankannya di depan kandidat yang lain atau masyarakat. Memang, para kandidat cenderung mempersiapkan diri sebelum arena debat digelar namun hal ini secara relatif masih harus bergantung pada beberapa variabel krusial yang biasanya merupakan atribut dasar para kandidat, sebut saja penguasaan materi dan wawasan, kemampuan intelektual, keterampilan komunikasi (public speaking), kematangan mental, penguasaan bahasa Indonesia (atau bahasa asing), optimalisasi bahasa tubuh yang dapat mendukung penampilan kandidat untuk sekedar menjawab atau bahkan meyakinkan para audiensnya, termasuk menyanggah argumentasi kandidat yang lain.


Betapa krusialnya debat kandidat ini dapat dilihat dalam catatan sejarah Pilpres Amerika Serikat (AS). Penampilan capres AS John F. Kennedy yang mumpuni pada waktu debat kandidat konon menjadi faktor ia mampu mengungguli Richard M. Nixon yang sebenarnya menjadi calon favorit untuk memenangi Pilpres AS tahun 1960. Hal yang sama juga menimpa Al-Gore yang kalah dalam pilpres AS tahun 2000 versus George W. Bush. Cara Al-Gore yang berdebat dengan kasar disebut-sebut sebagai salah satu faktor kekalahan tersebut (Ginsberg dalam Political Campaign, 2007)


Sehingga, hangatnya topik debat kandidat ini tak ada salahnya turut ditularkan dalam menyambut kampanye Pilgub Kaltim mendatang. Kita selayaknya perlu memprovokasi para pemangku kepentingan terkait dan para calon pilgub untuk berani berdebat kandidat sebagai bagian dari kampanyenya dalam meyakinkan bahkan merebut suara calon pemilih. Para kandidat pilgub tentunya tidak boleh mau kalah dengan siswa SMAN 3 Unggulan Tenggarong yang terpilih mewakili Kaltim mengikuti seleksi tahunan World Senior Debate Competition (WSDC) tingkat nasional di Jakarta (Kaltim Post, 20/02) atau dengan debat kandidat pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Fekon Unmul pertengahan Maret yang lalu (Kaltim Post, 17/03), sebuah fakta empiris bahwa debat sudah menjadi sebuah kultur pembelajaran dan demokrasi yang patut diberi tempat dan apresiasi.


Hal tersebut tidak berlebihan mengingat debat yang melibatkan dua atau beberapa kandidat telah menjadi bagian yang semakin krusial dalam sebuah kampanye politik (McGee dalam Encyclopedia of Communication and Information, 2002:231). Debat kandidat pun sejatinya menyimpan potensi peran strategis baik bagi sang calon maupun sang pemilih.

Pertama, debat dapat menjadi wahana unjuk sekaligus adu kompetensi dan kapasitas seorang kandidat. Selain prestasi pengabdian dan jejak rekam (track record) panjang seorang kandidat yang harus dinilai, sesungguhnya juga layak menilai kecerdasan calon. Di beberapa negara maju, kecerdasan kandidat tidak semata-mata dengan vulgar dinilai dengan Tes IQ, akan tetapi dengan pelbagai cara, salah satunya melalui debat-debat kandidat (Subagyo Sayogya, 2004). Inilah saatnya bagi sang kandidat menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang kandidat semenjana yang hanya mengandalkan kampanye media massa atau monologis tetapi secara langsung berani berperang gagasan dan wawasan dengan kandidat yang lain.

Kedua, debat kandidat dapat menjadi sebuah momentum bagi kandidat untuk membuka diri secara langsung bagi para calon pemilih baik yang telah menentukan pilihannya atau masih di “daerah abu-abu”. Dengan mekanisme atau format debat yang dapat mengakomodir aspirasi pemirsa dan bukan hanya mengandalkan dewan panelis, calon pemilih dapat mengajukan pertanyaan kepada kandidatnya untuk mengetahui sudut pandang nilai atau filosofis kandidat terhadap isu tertentu (philosophical/value debate – Lincoln–Douglas Debate), misalnya topik keragaman budaya di Kaltim dalam konteks penerjemahan dan definisi putra daerah, atau upaya calon kandidat untuk melakukan atau memperbaiki suatu kondisi (proposal debate – policy debate), misalnya penanganan krisis listrik di Kaltim, upaya memperbaiki pertumbuhan ekonomi dsb. Sifat kampanye debat yang terbuka dan spontan memungkinkan pemilih dapat mengetahui persis respons kandidat terhadap isu yang diajukannya, khususnya bila pertanyaan yang diajukan merupakan improvisasi wawasan pemilih dan tidak dirancang sebelumnya.

Ketiga, dengan proses debat ini, tahapan pilgub juga diharapkan dapat membantu proses pencerahan pemilih untuk menjadi calon-calon pemilih yang kritis serta memprioritaskan rasionalitas dan obyektifitas sebagai pertimbangannya dalam menentukan sang pilihan. Walhasil, diharapkan agar pilihan tersebut nantinya bukanlah hasil sebuah proses serta merta dan terburu-buru dengan hanya mendengarkan hati, rasa, faktor kesukuan, money politic dan berbagai pertimbangan lain yang dapat menuntun pemilih ke ranah semu subyektifitas. Hal ini krusial mengingat umumnya calon pemilih di Indonesia termasuk di Kaltim masih didominasi oleh para pemilih tradisional.

Keempat, di tengah merebaknya kampanye pencitraan kandidat melalui berbagai sarana promosi via media massa, elektronik termasuk pemasangan banner dan baliho, yang semakin menjejali sudut-sudut kota di Kaltim laiknya hutan reklame yang semrawut, debat kandidat sejatinya dapat menjadi wahana alternatif kampanye yang “ramah lingkungan”.

Kendati demikian, hal yang harus digarisbawahi bahwa debat kandidat sebaiknya dapat dikelola secara apik, berkesinambungan dan dapat menjangkau luas para calon pemilihnya. Debat dapat dilakukan beberapa kali secara bertahap di berbagai alternatif daerah atau lokasi di wilayah Kaltim dan dapat disiarkan secara langsung di televisi dan radio lokal yang telah eksis di Kaltim (sebut saja Beruang TV dan SBI FM di Balikpapan, PKTV dan SK FM di Bontang, dll.). Acungan jempol ganda patut pula diacungkan bila kampanye debat kandidat pilgub Kaltim dapat menembus media elektronik nasional. Tak ada salahnya merujuk implementasi debat kandidat yang telah mapan seperti di Amerika Serikat. Sebagai komparasi, debat kandidat gubernur Colorado 2006 yang lalu dilaksanakan 8 kali dimana dua diantaranya disponsori oleh para pengusaha. Sementara itu, debat kandidat Gubernur California, Arnold Schwarzenegger versus Phil Angelides yang difasilitasi oleh California Broadcasters Association disiarkan secara langsung oleh 962 stasiun radio dan televisi seantero California (California Political Desk, 2006).

Dengan demikian, sebuah tanda seru peringatan nampaknya harus segera dicamkan bagi masyarakat Kaltim sebagai calon pemilih agar semakin cermat dalam mempertimbangkan pilihannya. Agenda pilgub mendatang sejatinya bukanlah sekedar agenda reguler pesta demokrasi namun jelaslah sangat menentukan nasib provinsi terkaya ini lima tahun kedepan. Jadi, cermatilah kandidat anda, berdebatlah dengan nurani anda, dan pastikan pilihan anda!





* Tulisan ini dimuat di Halaman Gagasan (Artikel Opini) Harian Kaltim Post, 4 April 2008