MENAJAMKAN PERAN PEMBANGUNAN PT. PUPUK KALTIM MELALUI UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILLENIUM (MDGs)

PKT dan Peran dalam Pembangunan
Rentang usia 30 tahun menurut teori psikologi adalah usia yang merefleksikan stabilitas konfigurasi kepribadian yang dicerminkan dengan kematangan. Usia tersebut sejatinya mencerminkan pula kearifan dan kharisma pencerahan yang memiliki potensi untuk turut mengusung perubahan. Dalam konteks perusahaan, Pupuk Kaltim (PKT) yang merayakan HUT-nya ke 31 tengah menghadapi fase tersebut.

Dengan total kapasitas produksi pupuk Amonia dan Urea yang mencapai lebih dari 3 juta ton/tahun, PKT menjelma menjadi sebuah perusahaan produsen pupuk terkemuka di Indonesia yang menjadi sebuah aset bukan hanya bagi kota Bontang tetapi bagi provinsi Kalimantan timur. Sebagai tempat bernaung bagi 3.893 karyawannya, keberadaan PKT juga memberikan dampak positif (multiplier effect) yang turut menggerakkan roda perekonomian sebagai bagian dari pembangunan.

Bila dikaitkan dengan kondisi kekinian, peran serta perusahaan sebagai salah satu agen pembangunan (agent of development) juga sangat gencar didengungkan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility).
Sebagaimana ditegaskan dalam website-nya, PKT telah menerapkan kebijakan Corporate Social Responsibiity (CSR) sebagai bagian dari strategi perusahaan. Dalam menjalankan fungsi CSR ini, perusahaan mengedepankan prinsip, dimana program-program yang dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat terutama dari segi ekonomi, bersifat partisipatif dan dapat meningkatkan kualitas, wawasan dan keterampilan mereka sehingga dapat mandiri secara ekonomi. Lebih jauh lagi, perusahaan memandang CSR sebagai salah satu upaya membentuk investasi sosial dan mempersiapkan masyarakat Bontang khususnya menghadapi era pascagas.

Hal tersebut dijustifikasi dengan komitmen PKT dalam menjalankan CSR yaitu melalui Program Bina Wilayah dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dimana tata pelaksanaannya telah diatur pemerintah melalui Kementerian BUMN. Program Bina Wilayah adalah program yang bertujuan untuk membina masyarakat sekitar dan menjalin kemitraan dengan stakeholder perusahaan agar tercipta kesamaan pandangan dan dukungan serta terciptanya hubungan yang harmonis. Sementara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah program penyaluran bantuan modal usaha untuk usaha kecil dan menengah dengan kredit lunak, pelatihan manajerial, pemasaran serta pelatihan teknis produksi dan lain sebagainya.

Hingga tahun 2007, Program Kemitraan PKT telah menyalurkan pinjaman Rp 26.177 Miliar dalam bentuk dana bergulir dan Rp 2,036 Miliar dalam bentuk dana hibah. Jumlah mitra binaan sampai dengan tahun 2007 : 20.124 mitra ( jumlah mitra yang aktif =10.269 mitra) yang tersebar di berbagai wilayah seperti Kalimantan Timur (Bontang dan luar Bontang), bahkan menjangkau hingga wilayah lainnya (website PKT). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PKT telah berupaya menjalankan perannya dalam pembangunan dengan penguatan ekonomi rakyat melalui program PKBL sebagai realisasi CSR. Sehingga, ketika sebuah pertanyaan diajukan, bagaimana meningkatkan peran PKT bagi pembangunan Kaltim, maka sebuah pemikiran perlu disodorkan sebagai alternatif.

Menajamkan Peran Pembangunan Melalui MDGs
Proses pemikiran tersebut sebenarnya sejalan dengan gema CSR yang semakin mengglobal. Sebagaimana yang diungkap oleh banyak pakar CSR seperti Michael Hopkins, Bobby Banerjee, serta Mick Blowfield, peran perusahaan dalam pembangunan semakin menonjol saja dalam dimensi praktis maupun normatif. Mau tidak mau, CSR mengalami apropriasi menuju ”peran perusahaan dalam pembangunan secara luas”. (Jalal, 2007). Kemudian, dalam konteks pembangunan, sangat kental dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan upaya-upaya yang harus diimplementasikan melalui penetapan rencana untuk meraih tujuan tersebut.
Sejak ditetapkan tahun 2000 di KTT Millenium di NewYork, salah satu tema pembangunan yang gencar digaungkan adalah Tujuan Pembangunan Millenum atau yang lebih dikenal dengan MDGs (Millenium Development Goals). Sebagaimana diketahui, MDGs adalah kesepakatan 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia yang mencakup delapan isu yang sangat krusial sebagai tujuan pembangunan. MDGs secara tegas merujuk terutama pada masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang, yaitu: kemiskinan dan kelaparan ekstrem; pendidikan dasar; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; kematian anak; kesehatan ibu; HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; keberlanjutan lingkungan; dan kemitraan global untuk pembangunan. Mengapa MDGs? Sebagai sebuah tujuan pembangunan, MDGs sangat rinci dan terukur dalam menyuarakan isunya sehingga kita menjadi tersadarkan dan paham terhadap isu-isu apa saja yang penting untuk diatasi segera. Selain itu, MDGs juga sangat komprehensif dalam memaparkan indikator yang harus dicapai dalam memenuhi tujuan-tujuan tersebut.

Namun, untuk mencapai tujuan MDGs yang harus dipenuhi pada tahun 2015 tersebut diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media, sektor swasta dan komunitas donor. Bersama-sama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia. (TargetMDGs.com). Lalu, pertanyaannya kemudian, mengapa sektor swasta perlu berkontribusi dan bagaimana sektor swasta termasuk PKT sebagai perusahaan dapat berkontribusi dalam pencapaian MDGs?

Jane Nelson dan Dave Prescott, keduanya adalah pakar CSR, telah memepelopori upaya untuk menjawab pertanyaan itu melalui publikasi mereka "Business and the Millenium Development Goals: A Framework for Action” yang diterbitkan oleh UNDP dan IBLF (2003).
Dalam publikasi tersebut sangat jelas dinyatakan bahwa ada tiga alasan kuat (business case) mengapa perusahaan perlu berkontribusi dalam pencapaian MDGs-yaitu bahwa perusahaan akan mendapatkan lingkungan yang baik untuk mendukung bisnisnya, perusahaan bisa mengelola risiko dari dampak operasinya dan perusahan akan mendapatkan berbagai peluang bisnis baru. Publikasi tersebut juga menyebutkan tiga ranah di mana perusahaan dapat berkontribusi, yaitu melalui bisnis intinya, investasi sosial dan dialog kebijakan.

Berkenaan dengan bisnis inti, perusahaan di antaranya haruslah memproduksi produk yang aman dan terjangkau, menghasilkan keuntungan dan menambah investasi, menciptakan pekerjaan, membangun SDM, mengembangkan kesempatan berusaha di tingkat lokal, serta menyebarkan standar dan praktik terbaik internasional. Kebanyakan perusahaan misalnya mendefinisikan CSR tidak secara langsung terkait dengan bisnis intinya. Padahal, kalau definisi CSR yang substansial kita berlakukan, maka perusahaan tidak bisa dianggap telah melakukan CSR dengan benar manakala, misalnya, dampak negatif operasinya tidak ditangani secara optimum terlebih dahulu (Jalal, 2007).

Sementara dalam investasi sosial, PKT dapat mengambil tema yang penting dari berbagai masalah pembangunan yang hendak dipecahkan oleh MDGs dan kemudian diintegrasikan dalam program CSR-nya. Penguatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup adalah di antara berbagai program yang dapat menjadi prioritas. Faktanya, di sektor pendidikan, angka partisipasi kasar Kaltim tercatat 89,25 persen di bawah angka nasional 92,2 persen, keduanya jauh dari target nasional yang 95 persen, sebagaimana terdata oleh Dinas Pendidikan Kalimantan Timur (Kompas, 10 April 2008). Sementara di sektor kesehatan, angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Indonesia masih tertinggi di negara ASEAN, yakni 248/100.000 kelahiran (BPS 2006). Angka ini masih jauh dari target MDGs, yakni hanya 125/100.000 kelahiran tahun 2015. Angka kematian bayi (AKB) di Indonesia juga memprihatinkan, diperkirakan sekitar 24 balita meninggal setiap jamnya. Sementara Dinas Kesehatan Kaltim memaparkan jumlah AKI di Kaltim 2006-2007 tercatat sekitar 163 kasus, sementara AKB 2006-2007 (0-1 thn dan 1-5 thn) tercatat 1763 kasus.

Terkait penyebaran HIV/AIDS, Komite Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kaltim memaparkan bahwa dalam kurun 1993 - Maret 2007 terdata kasus 528 orang terjangkit HIV/AIDS. Namun angka tersebut ibarat gunung es karena satu pengidap diasumsikan mewakili 100-200 pengidap sesungguhnya. Jika demikian, 528 pengidap tercatat tersebut bisa mewakili 52.800-105.600 orang atau setara dengan 2-4 persen dari 3 juta penduduk Kaltim (Kompas, 11 Juni 2007).

Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa MDGs termasuk di Kaltim memiliki urgensi yang tinggi dan CSR PKT dapat memainkan peran untuk mendukung pencapaiannya. Namun, ada dua hal yang perlu digarisbawahi, pertama, bahwa dalam upaya tersebut tidak cukup hanya dengan tindakan karitatif saja, misalnya membangun sekolah atau posyandu. Artinya, bila sudah ada gedung sekolah namun masih ada anak yang putus sekolah, atau di sekitar posyandu masih banyak bayi di bawah garis merah (BGM) maka, implikasinya, upaya tersebut harus disertai dengan penyadaran dan peningkatan partisipasi masyarakat, misalnya melalui kampanye terukur dan terstruktur. Semangatnya jelas, yaitu mengusung perubahan prilaku masyarakat sebagai salah satu indikator pencapaian program CSR. Yang kedua, dalam upaya dukungan pencapaian MDGs, PKT perlu membangun sinergi dengan pemangku kepentingan yang lain, misal, pemerintah melalui dinas dan lembaga terkait, LSM pemberdayaan, ormas, media, dll. Hal ini untuk memastikan ketepatan sasaran program dan mengharmonikan persepsi agar tercapai keakselerasian pencapaian.

Terkait dialog kebijakan, ketika kebijakan-kebijakan global, nasional, maupun lokal yang seharusnya diperlukan untuk memecahkan masalah pembangunan khususnya belum baik atau belum hadir sama sekali, perusahaan dapat secara aktif mendorong untuk mewujudkannya, misalnya dengan mengagendakan seminar atau simposium yang membahas MDGs. Upaya tersebut tentunya bukan bermaksud mengambil alih peran pemerintah namun sebagai dukungan dan partisipasi perusahaan dalam bentuk kontribusi positif untuk turut menyuarakan sekaligus memikirkan upaya pencapaian MDGSs.

El Mostafa Benlamlih, wakil UNDP di Indonesia yang juga Ketua Tim Juri MDGs Award 2008 turut pula mendukung semangat tersebut. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap pembangunan bukan mutlak di tangan pemerintah, tetapi melalui jalinan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk perusahaan. Maka bagi perusahaan, terutama yang telah matang, berpartisipasi dalam pembangunan untuk perubahan menjadi sangat terbuka. Upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium dapat menjadi salah satu alternatifnya.


*Karya kolaboratif bersama saudara saya Basyir Daud (Wartawan Tribun Kaltim). Tulisan ini diapresiasi sebagai Juara Harapan 1 (a.k.a. 3rd Runner Up) pada Lomba Menulis dalam rangka HUT PKT Bontang.