Jika anda kebetulan sedang berinternet, maka cobalah ketikkan kata “bantuan” di website search engine Google.co.id. Janganlah heran, karena entri kata “bantuan” yang ditawarkan mencapai 4,780,000 hasil halaman. Luar biasa!!
Lalu, apa kira-kira yang terlintas di benak anda mendengar kata bantuan? Jawabannya, ada kemungkinan diasosiasikan dengan istilah-istilah seperti donasi, hibah, sumbangan, dana comdev atau bahkan BLT atau Bantuan Langsung Tunai, istilah populer bantuan yang dilokasikan pemerintah dalam rangka mengurangi dampak kenaikan BBM bagi rakyat miskin. Namun, mengingat begitu familiarnya masyarakat Indonesia dengan bantuan maka sebuah alternatif kajian kritis perlu diajukan, seberapa besarkah dampak bantuan ini kepada perbaikan kehidupan mereka? Siapa sajakah sebenarnya aktor-aktor penggiat bantuan ini? Lantas, bila dikaitkan dengan judul tulisan ini, apa sejatinya makna bantuan tersebut pada akhirnya, anugrahkah atau musibah?
Bila merujuk ke sejarah “perbantuan” di Indonesia, sebenarnya masyarakat sendiri sudah cukup familiar. Berbagai program bantuan khususnya yang dicanangkan pemerintah sudah cukup akrab bagi masyarakat, misalnya saja dahulu ada Jaring Pengaman Sosial atau JPS. Yang terbaru, tentu saja BLT. Menurut Paskah Suzetta, Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, BLT adalah upaya pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak BBM. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tujuan dari program bantuan ini adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tahun 2008 lalu anggaran sekitar Rp 14,1 triliun dialokasikan pemerintah untuk 19,1 juta rumah tangga miskin selama tujuh bulan dengan perhitungan Rp 100 rb per bulan per rumah tangga. Untuk tahun 2009 ini, dana BLT yang baru saja dibagikan Maret lalu menyedot anggaran tambahan sebesar Rp 3,8 triliun.
Lalu seberapa efektif BLT bila dikaitkan dengan tujuan utama nan mulia program ini? Bagaimana mengaitkan upaya pengentasan kemiskinan dengan kegiatan bagi-bagi duit yang jumlahnya sebenarnya tidak memadai untuk mengimbangi meroketnya harga-harga kebutuhan pokok pasca kenaikan BBM? Sulit menemukan rantai logika untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kenyataannya, banyak variabel yang menjadi penyebab kemiskinan masyarakat. Analoginya, seorang dokter harus melakukan diagnosa terlebih dahulu untuk menentukan penyakit pasien dan penyebabnya. Setelah ia pastikan barulah ia menentukan langkah terapi yang tepat. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan maka pemerintah harus mengkaji dan memetakan terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kemiskinan ini. Baru merumuskan solusinya. Faktanya, penggelontoran dana ala BLT di lapangan memicu banyak dilema, mulai kisruhnya penentuan kriteria kemiskinan, konflik daftar penerima BLT hingga antrian penerima BLT yang mengundang banyak masalah. Yang patut diwaspadai tentunya adalah potensi ternodainya upaya nation character building dimana BLT justru berpotensi mendidik mental masyarakat menjadi pengulur tangan penerima bantuan yang dapat memicu ketergantungan.
Di lain pihak, selain pemerintah ada aktor lain penggiat bantuan. Salah satunya adalah perusahaan, sebuah entitas bisnis yang diidentikan dengan kemapanan sumber daya. Bila dikaitkan dengan isu terkini, peluang perusahaan mengulurkan bantuan turut didukung oleh semakin menggemanya tren tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility). Sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan khususnya yang berbasis industri ekstraktif yaitu pertambangan, minyak dan gas mungkin sudah terlebih dahulu akrab dengan bantuan ini, sebagian menyebut dengan istilah dana Comdev (Community Development). Apapun terminologinya, perusahaan semakin turut berperan menjadi institusi pemberi bantuan. Berbagai permintaan dan keinginan masyarakat dalam bentuk proposal umumnya diajukan ke perusahaan. Berbagai kegiatan dan kesempatan diupayakan untuk disentuh perusahaan agar diberi bantuan. Di satu sisi, perusahaan juga turut aktif menunjukkan kepedulian. Ada yang dengan mengabulkan berbagai proposal permintaan dari masyarakat, memberikan dana beasiswa, memberi dukungan sarana infrastruktur dengan mendirikan bangunan, jalan dan jembatan yang ironisnya tanpa melibatkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Pola sumbangan dan donasi charitative seperti inilah yang patut diwaspadai karena rentan menularkan ketergantungan bagi masyarakat. Muncul persepsi dalam masyarakat bahwa setiap permasalahan yang timbul alihkan saja ke perusahaan, melalui bantuan.
Selain pemerintah dan perusahaan, setiap individu seyogyanya adalah aktor penggiat bantuan. Setiap orang dapat mengulurkan bantuan dalam setiap kesempatan. Sebagai contoh, anda tentu masih ingat niat baik seorang tokoh masyarakat yang hendak memberi zakat kepada masyarakat miskin di kota Pasuruan, Jawa Timur pada September tahun 2008 lalu. Zakat sejumlah Rp 30 ribu hendak ia bagikan kepada setiap warga miskin yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kabar menyebar, ribuan kaum dhuafa dari seluruh penjuru kota mendatangi rumah sang tokoh masyarakat yang dermawan. Sayangnya, pembagian zakat tersebut tidak dikelola dengan baik, tanpa pengorganisasian dan antisipasi yang memadai terhadap lonjakan jumlah warga miskin yang datang. Tak disangka, niat baik malah memakan korban, 21 orang, kebanyakan lansia dan ibu-ibu tewas terinjak-injak dan kehabisan udara dalam antrian perebutan, bantuan.
Karena itulah mungkin tidak salah bila Muhammad Yunus, sang ekonom dari Bangladesh yang menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2006, menyebut bantuan adalah racun. Sang Profesor Ekonomi yang mendirikan Grameen Bank (Bank Desa), sebuah lembaga keuangan penyalur kredit mikro kepada rakyat kecil, menegaskan bahwa rakyat miskin tidak butuh sumbangan. Sumbangan bukanlah solusi buat mengatasi kemiskinan.
Lantas apa sebenarnya yang mereka butuhkan? Belajar dari pengalaman Muhammad Yunus, maka yang dibutuhkan rakyat miskin adalah akses pengembangan kapasitas (capacity building), yang meliputi akses pengetahuan, akses modal, akses pendampingan dan akses partisipasi. Akses pengetahuan umumnya telah diawali dengan wawasan lokalistik yang telah mereka miliki. Akses modal merujuk kepada kesempatan pemberian modal yang dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan usaha yang sedang mereka geluti. Sementara pendampingan adalah akses untuk memberikan mereka semangat dan energi positif yang konstan agar konsisten dengan upaya yang sedang mereka jalankan. Akses partisipasi berarti upaya yang digerakkan sebaiknya tidak mematikan ruang gerak inisiatif masyarakat, namun sebaliknya memberikan ruang partisipasi yang memadai.
Sejatinya, upaya ini pun telah dijalankan pula oleh para aktor penggiat bantuan. Pemerintah selain BLT, menelurkan pula program PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Mandiri. Sangat kontras dengan BLT, PNPM mengutamakan aspek pemberdayaan dengan upaya menggali partisipasi dan keputusan mandiri masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ife (2002) bahwa pengembangan modal politik, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat atas keputusan-keputusan pembangunan mengenai diri mereka, adalah bagian penting dari pengembangan masyarakat. PNPM sendiri bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja dan usaha melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan, dari, oleh dan untuk masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Sebagian besar perusahaan pun saat ini sejatinya telah memodernkan kegiatan dermanya melalui berbagai pendekatan pemberdayaan masyarakat. Berbagai program kreatif pengembangan masyarakat (Community Development) yang ramah partisipasi dan berorientasi pada pengembangan kapasitas (capacity building) dikembangkan, misalnya pengembangan lembaga keuangan mikro, pengembangan kewirausahaan, pendampingan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang tujuan besarnya adalah memperluas kesempatan usaha dan kerja menuju kemandirian khususnya untuk menyongsong sebuah perusahaan yang nantinya selesai beroperasi.
Di tingkat individu, niat baik seseorang dalam berderma dapat pula diakomodir dengan berbagai peluang yang saat ini banyak ditawarkan oleh lembaga pengelola keuangan (zakat). Zakat profesi, misalnya, dapat dikelola oleh lembaga tersebut untuk disalurkan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi yang secara kreatif dikembangkan oleh tim lembaga dengan sasaran para warga miskin yang berhak.
Dengan demikian, bilamana bantuan menjadi musibah? Dari paparan di atas dapat ditarik simpulan, bantuan menjadi musibah manakala menjadi sebuah proses yang mematikan ruang gerak inisiatif masyarakat dan justru menciptakan mentalitas ketergantungan. Di lain sisi, bantuan dapat menjadi anugerah apabila dikelola dengan arif dan cermat, yaitu dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan yang pro-partisipasi dan ramah akses pengembangan kapasitas yang tujuan akhirnya adalah demi kemandirian masyarakat.
Makna mana yang dipilih dan dijalani, tergantung dari itikad para aktor penggiat bantuan.
Saturday, April 25, 2009
MENAJAMKAN PERAN PEMBANGUNAN PT. PUPUK KALTIM MELALUI UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILLENIUM (MDGs)
PKT dan Peran dalam Pembangunan
Rentang usia 30 tahun menurut teori psikologi adalah usia yang merefleksikan stabilitas konfigurasi kepribadian yang dicerminkan dengan kematangan. Usia tersebut sejatinya mencerminkan pula kearifan dan kharisma pencerahan yang memiliki potensi untuk turut mengusung perubahan. Dalam konteks perusahaan, Pupuk Kaltim (PKT) yang merayakan HUT-nya ke 31 tengah menghadapi fase tersebut.
Dengan total kapasitas produksi pupuk Amonia dan Urea yang mencapai lebih dari 3 juta ton/tahun, PKT menjelma menjadi sebuah perusahaan produsen pupuk terkemuka di Indonesia yang menjadi sebuah aset bukan hanya bagi kota Bontang tetapi bagi provinsi Kalimantan timur. Sebagai tempat bernaung bagi 3.893 karyawannya, keberadaan PKT juga memberikan dampak positif (multiplier effect) yang turut menggerakkan roda perekonomian sebagai bagian dari pembangunan.
Bila dikaitkan dengan kondisi kekinian, peran serta perusahaan sebagai salah satu agen pembangunan (agent of development) juga sangat gencar didengungkan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility).
Sebagaimana ditegaskan dalam website-nya, PKT telah menerapkan kebijakan Corporate Social Responsibiity (CSR) sebagai bagian dari strategi perusahaan. Dalam menjalankan fungsi CSR ini, perusahaan mengedepankan prinsip, dimana program-program yang dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat terutama dari segi ekonomi, bersifat partisipatif dan dapat meningkatkan kualitas, wawasan dan keterampilan mereka sehingga dapat mandiri secara ekonomi. Lebih jauh lagi, perusahaan memandang CSR sebagai salah satu upaya membentuk investasi sosial dan mempersiapkan masyarakat Bontang khususnya menghadapi era pascagas.
Hal tersebut dijustifikasi dengan komitmen PKT dalam menjalankan CSR yaitu melalui Program Bina Wilayah dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dimana tata pelaksanaannya telah diatur pemerintah melalui Kementerian BUMN. Program Bina Wilayah adalah program yang bertujuan untuk membina masyarakat sekitar dan menjalin kemitraan dengan stakeholder perusahaan agar tercipta kesamaan pandangan dan dukungan serta terciptanya hubungan yang harmonis. Sementara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah program penyaluran bantuan modal usaha untuk usaha kecil dan menengah dengan kredit lunak, pelatihan manajerial, pemasaran serta pelatihan teknis produksi dan lain sebagainya.
Hingga tahun 2007, Program Kemitraan PKT telah menyalurkan pinjaman Rp 26.177 Miliar dalam bentuk dana bergulir dan Rp 2,036 Miliar dalam bentuk dana hibah. Jumlah mitra binaan sampai dengan tahun 2007 : 20.124 mitra ( jumlah mitra yang aktif =10.269 mitra) yang tersebar di berbagai wilayah seperti Kalimantan Timur (Bontang dan luar Bontang), bahkan menjangkau hingga wilayah lainnya (website PKT). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PKT telah berupaya menjalankan perannya dalam pembangunan dengan penguatan ekonomi rakyat melalui program PKBL sebagai realisasi CSR. Sehingga, ketika sebuah pertanyaan diajukan, bagaimana meningkatkan peran PKT bagi pembangunan Kaltim, maka sebuah pemikiran perlu disodorkan sebagai alternatif.
Menajamkan Peran Pembangunan Melalui MDGs
Proses pemikiran tersebut sebenarnya sejalan dengan gema CSR yang semakin mengglobal. Sebagaimana yang diungkap oleh banyak pakar CSR seperti Michael Hopkins, Bobby Banerjee, serta Mick Blowfield, peran perusahaan dalam pembangunan semakin menonjol saja dalam dimensi praktis maupun normatif. Mau tidak mau, CSR mengalami apropriasi menuju ”peran perusahaan dalam pembangunan secara luas”. (Jalal, 2007). Kemudian, dalam konteks pembangunan, sangat kental dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan upaya-upaya yang harus diimplementasikan melalui penetapan rencana untuk meraih tujuan tersebut.
Sejak ditetapkan tahun 2000 di KTT Millenium di NewYork, salah satu tema pembangunan yang gencar digaungkan adalah Tujuan Pembangunan Millenum atau yang lebih dikenal dengan MDGs (Millenium Development Goals). Sebagaimana diketahui, MDGs adalah kesepakatan 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia yang mencakup delapan isu yang sangat krusial sebagai tujuan pembangunan. MDGs secara tegas merujuk terutama pada masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang, yaitu: kemiskinan dan kelaparan ekstrem; pendidikan dasar; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; kematian anak; kesehatan ibu; HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; keberlanjutan lingkungan; dan kemitraan global untuk pembangunan. Mengapa MDGs? Sebagai sebuah tujuan pembangunan, MDGs sangat rinci dan terukur dalam menyuarakan isunya sehingga kita menjadi tersadarkan dan paham terhadap isu-isu apa saja yang penting untuk diatasi segera. Selain itu, MDGs juga sangat komprehensif dalam memaparkan indikator yang harus dicapai dalam memenuhi tujuan-tujuan tersebut.
Namun, untuk mencapai tujuan MDGs yang harus dipenuhi pada tahun 2015 tersebut diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media, sektor swasta dan komunitas donor. Bersama-sama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia. (TargetMDGs.com). Lalu, pertanyaannya kemudian, mengapa sektor swasta perlu berkontribusi dan bagaimana sektor swasta termasuk PKT sebagai perusahaan dapat berkontribusi dalam pencapaian MDGs?
Jane Nelson dan Dave Prescott, keduanya adalah pakar CSR, telah memepelopori upaya untuk menjawab pertanyaan itu melalui publikasi mereka "Business and the Millenium Development Goals: A Framework for Action” yang diterbitkan oleh UNDP dan IBLF (2003).
Dalam publikasi tersebut sangat jelas dinyatakan bahwa ada tiga alasan kuat (business case) mengapa perusahaan perlu berkontribusi dalam pencapaian MDGs-yaitu bahwa perusahaan akan mendapatkan lingkungan yang baik untuk mendukung bisnisnya, perusahaan bisa mengelola risiko dari dampak operasinya dan perusahan akan mendapatkan berbagai peluang bisnis baru. Publikasi tersebut juga menyebutkan tiga ranah di mana perusahaan dapat berkontribusi, yaitu melalui bisnis intinya, investasi sosial dan dialog kebijakan.
Berkenaan dengan bisnis inti, perusahaan di antaranya haruslah memproduksi produk yang aman dan terjangkau, menghasilkan keuntungan dan menambah investasi, menciptakan pekerjaan, membangun SDM, mengembangkan kesempatan berusaha di tingkat lokal, serta menyebarkan standar dan praktik terbaik internasional. Kebanyakan perusahaan misalnya mendefinisikan CSR tidak secara langsung terkait dengan bisnis intinya. Padahal, kalau definisi CSR yang substansial kita berlakukan, maka perusahaan tidak bisa dianggap telah melakukan CSR dengan benar manakala, misalnya, dampak negatif operasinya tidak ditangani secara optimum terlebih dahulu (Jalal, 2007).
Sementara dalam investasi sosial, PKT dapat mengambil tema yang penting dari berbagai masalah pembangunan yang hendak dipecahkan oleh MDGs dan kemudian diintegrasikan dalam program CSR-nya. Penguatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup adalah di antara berbagai program yang dapat menjadi prioritas. Faktanya, di sektor pendidikan, angka partisipasi kasar Kaltim tercatat 89,25 persen di bawah angka nasional 92,2 persen, keduanya jauh dari target nasional yang 95 persen, sebagaimana terdata oleh Dinas Pendidikan Kalimantan Timur (Kompas, 10 April 2008). Sementara di sektor kesehatan, angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Indonesia masih tertinggi di negara ASEAN, yakni 248/100.000 kelahiran (BPS 2006). Angka ini masih jauh dari target MDGs, yakni hanya 125/100.000 kelahiran tahun 2015. Angka kematian bayi (AKB) di Indonesia juga memprihatinkan, diperkirakan sekitar 24 balita meninggal setiap jamnya. Sementara Dinas Kesehatan Kaltim memaparkan jumlah AKI di Kaltim 2006-2007 tercatat sekitar 163 kasus, sementara AKB 2006-2007 (0-1 thn dan 1-5 thn) tercatat 1763 kasus.
Terkait penyebaran HIV/AIDS, Komite Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kaltim memaparkan bahwa dalam kurun 1993 - Maret 2007 terdata kasus 528 orang terjangkit HIV/AIDS. Namun angka tersebut ibarat gunung es karena satu pengidap diasumsikan mewakili 100-200 pengidap sesungguhnya. Jika demikian, 528 pengidap tercatat tersebut bisa mewakili 52.800-105.600 orang atau setara dengan 2-4 persen dari 3 juta penduduk Kaltim (Kompas, 11 Juni 2007).
Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa MDGs termasuk di Kaltim memiliki urgensi yang tinggi dan CSR PKT dapat memainkan peran untuk mendukung pencapaiannya. Namun, ada dua hal yang perlu digarisbawahi, pertama, bahwa dalam upaya tersebut tidak cukup hanya dengan tindakan karitatif saja, misalnya membangun sekolah atau posyandu. Artinya, bila sudah ada gedung sekolah namun masih ada anak yang putus sekolah, atau di sekitar posyandu masih banyak bayi di bawah garis merah (BGM) maka, implikasinya, upaya tersebut harus disertai dengan penyadaran dan peningkatan partisipasi masyarakat, misalnya melalui kampanye terukur dan terstruktur. Semangatnya jelas, yaitu mengusung perubahan prilaku masyarakat sebagai salah satu indikator pencapaian program CSR. Yang kedua, dalam upaya dukungan pencapaian MDGs, PKT perlu membangun sinergi dengan pemangku kepentingan yang lain, misal, pemerintah melalui dinas dan lembaga terkait, LSM pemberdayaan, ormas, media, dll. Hal ini untuk memastikan ketepatan sasaran program dan mengharmonikan persepsi agar tercapai keakselerasian pencapaian.
Terkait dialog kebijakan, ketika kebijakan-kebijakan global, nasional, maupun lokal yang seharusnya diperlukan untuk memecahkan masalah pembangunan khususnya belum baik atau belum hadir sama sekali, perusahaan dapat secara aktif mendorong untuk mewujudkannya, misalnya dengan mengagendakan seminar atau simposium yang membahas MDGs. Upaya tersebut tentunya bukan bermaksud mengambil alih peran pemerintah namun sebagai dukungan dan partisipasi perusahaan dalam bentuk kontribusi positif untuk turut menyuarakan sekaligus memikirkan upaya pencapaian MDGSs.
El Mostafa Benlamlih, wakil UNDP di Indonesia yang juga Ketua Tim Juri MDGs Award 2008 turut pula mendukung semangat tersebut. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap pembangunan bukan mutlak di tangan pemerintah, tetapi melalui jalinan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk perusahaan. Maka bagi perusahaan, terutama yang telah matang, berpartisipasi dalam pembangunan untuk perubahan menjadi sangat terbuka. Upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium dapat menjadi salah satu alternatifnya.
*Karya kolaboratif bersama saudara saya Basyir Daud (Wartawan Tribun Kaltim). Tulisan ini diapresiasi sebagai Juara Harapan 1 (a.k.a. 3rd Runner Up) pada Lomba Menulis dalam rangka HUT PKT Bontang.
Rentang usia 30 tahun menurut teori psikologi adalah usia yang merefleksikan stabilitas konfigurasi kepribadian yang dicerminkan dengan kematangan. Usia tersebut sejatinya mencerminkan pula kearifan dan kharisma pencerahan yang memiliki potensi untuk turut mengusung perubahan. Dalam konteks perusahaan, Pupuk Kaltim (PKT) yang merayakan HUT-nya ke 31 tengah menghadapi fase tersebut.
Dengan total kapasitas produksi pupuk Amonia dan Urea yang mencapai lebih dari 3 juta ton/tahun, PKT menjelma menjadi sebuah perusahaan produsen pupuk terkemuka di Indonesia yang menjadi sebuah aset bukan hanya bagi kota Bontang tetapi bagi provinsi Kalimantan timur. Sebagai tempat bernaung bagi 3.893 karyawannya, keberadaan PKT juga memberikan dampak positif (multiplier effect) yang turut menggerakkan roda perekonomian sebagai bagian dari pembangunan.
Bila dikaitkan dengan kondisi kekinian, peran serta perusahaan sebagai salah satu agen pembangunan (agent of development) juga sangat gencar didengungkan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility).
Sebagaimana ditegaskan dalam website-nya, PKT telah menerapkan kebijakan Corporate Social Responsibiity (CSR) sebagai bagian dari strategi perusahaan. Dalam menjalankan fungsi CSR ini, perusahaan mengedepankan prinsip, dimana program-program yang dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat terutama dari segi ekonomi, bersifat partisipatif dan dapat meningkatkan kualitas, wawasan dan keterampilan mereka sehingga dapat mandiri secara ekonomi. Lebih jauh lagi, perusahaan memandang CSR sebagai salah satu upaya membentuk investasi sosial dan mempersiapkan masyarakat Bontang khususnya menghadapi era pascagas.
Hal tersebut dijustifikasi dengan komitmen PKT dalam menjalankan CSR yaitu melalui Program Bina Wilayah dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dimana tata pelaksanaannya telah diatur pemerintah melalui Kementerian BUMN. Program Bina Wilayah adalah program yang bertujuan untuk membina masyarakat sekitar dan menjalin kemitraan dengan stakeholder perusahaan agar tercipta kesamaan pandangan dan dukungan serta terciptanya hubungan yang harmonis. Sementara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah program penyaluran bantuan modal usaha untuk usaha kecil dan menengah dengan kredit lunak, pelatihan manajerial, pemasaran serta pelatihan teknis produksi dan lain sebagainya.
Hingga tahun 2007, Program Kemitraan PKT telah menyalurkan pinjaman Rp 26.177 Miliar dalam bentuk dana bergulir dan Rp 2,036 Miliar dalam bentuk dana hibah. Jumlah mitra binaan sampai dengan tahun 2007 : 20.124 mitra ( jumlah mitra yang aktif =10.269 mitra) yang tersebar di berbagai wilayah seperti Kalimantan Timur (Bontang dan luar Bontang), bahkan menjangkau hingga wilayah lainnya (website PKT). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PKT telah berupaya menjalankan perannya dalam pembangunan dengan penguatan ekonomi rakyat melalui program PKBL sebagai realisasi CSR. Sehingga, ketika sebuah pertanyaan diajukan, bagaimana meningkatkan peran PKT bagi pembangunan Kaltim, maka sebuah pemikiran perlu disodorkan sebagai alternatif.
Menajamkan Peran Pembangunan Melalui MDGs
Proses pemikiran tersebut sebenarnya sejalan dengan gema CSR yang semakin mengglobal. Sebagaimana yang diungkap oleh banyak pakar CSR seperti Michael Hopkins, Bobby Banerjee, serta Mick Blowfield, peran perusahaan dalam pembangunan semakin menonjol saja dalam dimensi praktis maupun normatif. Mau tidak mau, CSR mengalami apropriasi menuju ”peran perusahaan dalam pembangunan secara luas”. (Jalal, 2007). Kemudian, dalam konteks pembangunan, sangat kental dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan upaya-upaya yang harus diimplementasikan melalui penetapan rencana untuk meraih tujuan tersebut.
Sejak ditetapkan tahun 2000 di KTT Millenium di NewYork, salah satu tema pembangunan yang gencar digaungkan adalah Tujuan Pembangunan Millenum atau yang lebih dikenal dengan MDGs (Millenium Development Goals). Sebagaimana diketahui, MDGs adalah kesepakatan 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia yang mencakup delapan isu yang sangat krusial sebagai tujuan pembangunan. MDGs secara tegas merujuk terutama pada masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang, yaitu: kemiskinan dan kelaparan ekstrem; pendidikan dasar; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; kematian anak; kesehatan ibu; HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; keberlanjutan lingkungan; dan kemitraan global untuk pembangunan. Mengapa MDGs? Sebagai sebuah tujuan pembangunan, MDGs sangat rinci dan terukur dalam menyuarakan isunya sehingga kita menjadi tersadarkan dan paham terhadap isu-isu apa saja yang penting untuk diatasi segera. Selain itu, MDGs juga sangat komprehensif dalam memaparkan indikator yang harus dicapai dalam memenuhi tujuan-tujuan tersebut.
Namun, untuk mencapai tujuan MDGs yang harus dipenuhi pada tahun 2015 tersebut diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media, sektor swasta dan komunitas donor. Bersama-sama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia. (TargetMDGs.com). Lalu, pertanyaannya kemudian, mengapa sektor swasta perlu berkontribusi dan bagaimana sektor swasta termasuk PKT sebagai perusahaan dapat berkontribusi dalam pencapaian MDGs?
Jane Nelson dan Dave Prescott, keduanya adalah pakar CSR, telah memepelopori upaya untuk menjawab pertanyaan itu melalui publikasi mereka "Business and the Millenium Development Goals: A Framework for Action” yang diterbitkan oleh UNDP dan IBLF (2003).
Dalam publikasi tersebut sangat jelas dinyatakan bahwa ada tiga alasan kuat (business case) mengapa perusahaan perlu berkontribusi dalam pencapaian MDGs-yaitu bahwa perusahaan akan mendapatkan lingkungan yang baik untuk mendukung bisnisnya, perusahaan bisa mengelola risiko dari dampak operasinya dan perusahan akan mendapatkan berbagai peluang bisnis baru. Publikasi tersebut juga menyebutkan tiga ranah di mana perusahaan dapat berkontribusi, yaitu melalui bisnis intinya, investasi sosial dan dialog kebijakan.
Berkenaan dengan bisnis inti, perusahaan di antaranya haruslah memproduksi produk yang aman dan terjangkau, menghasilkan keuntungan dan menambah investasi, menciptakan pekerjaan, membangun SDM, mengembangkan kesempatan berusaha di tingkat lokal, serta menyebarkan standar dan praktik terbaik internasional. Kebanyakan perusahaan misalnya mendefinisikan CSR tidak secara langsung terkait dengan bisnis intinya. Padahal, kalau definisi CSR yang substansial kita berlakukan, maka perusahaan tidak bisa dianggap telah melakukan CSR dengan benar manakala, misalnya, dampak negatif operasinya tidak ditangani secara optimum terlebih dahulu (Jalal, 2007).
Sementara dalam investasi sosial, PKT dapat mengambil tema yang penting dari berbagai masalah pembangunan yang hendak dipecahkan oleh MDGs dan kemudian diintegrasikan dalam program CSR-nya. Penguatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup adalah di antara berbagai program yang dapat menjadi prioritas. Faktanya, di sektor pendidikan, angka partisipasi kasar Kaltim tercatat 89,25 persen di bawah angka nasional 92,2 persen, keduanya jauh dari target nasional yang 95 persen, sebagaimana terdata oleh Dinas Pendidikan Kalimantan Timur (Kompas, 10 April 2008). Sementara di sektor kesehatan, angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Indonesia masih tertinggi di negara ASEAN, yakni 248/100.000 kelahiran (BPS 2006). Angka ini masih jauh dari target MDGs, yakni hanya 125/100.000 kelahiran tahun 2015. Angka kematian bayi (AKB) di Indonesia juga memprihatinkan, diperkirakan sekitar 24 balita meninggal setiap jamnya. Sementara Dinas Kesehatan Kaltim memaparkan jumlah AKI di Kaltim 2006-2007 tercatat sekitar 163 kasus, sementara AKB 2006-2007 (0-1 thn dan 1-5 thn) tercatat 1763 kasus.
Terkait penyebaran HIV/AIDS, Komite Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kaltim memaparkan bahwa dalam kurun 1993 - Maret 2007 terdata kasus 528 orang terjangkit HIV/AIDS. Namun angka tersebut ibarat gunung es karena satu pengidap diasumsikan mewakili 100-200 pengidap sesungguhnya. Jika demikian, 528 pengidap tercatat tersebut bisa mewakili 52.800-105.600 orang atau setara dengan 2-4 persen dari 3 juta penduduk Kaltim (Kompas, 11 Juni 2007).
Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa MDGs termasuk di Kaltim memiliki urgensi yang tinggi dan CSR PKT dapat memainkan peran untuk mendukung pencapaiannya. Namun, ada dua hal yang perlu digarisbawahi, pertama, bahwa dalam upaya tersebut tidak cukup hanya dengan tindakan karitatif saja, misalnya membangun sekolah atau posyandu. Artinya, bila sudah ada gedung sekolah namun masih ada anak yang putus sekolah, atau di sekitar posyandu masih banyak bayi di bawah garis merah (BGM) maka, implikasinya, upaya tersebut harus disertai dengan penyadaran dan peningkatan partisipasi masyarakat, misalnya melalui kampanye terukur dan terstruktur. Semangatnya jelas, yaitu mengusung perubahan prilaku masyarakat sebagai salah satu indikator pencapaian program CSR. Yang kedua, dalam upaya dukungan pencapaian MDGs, PKT perlu membangun sinergi dengan pemangku kepentingan yang lain, misal, pemerintah melalui dinas dan lembaga terkait, LSM pemberdayaan, ormas, media, dll. Hal ini untuk memastikan ketepatan sasaran program dan mengharmonikan persepsi agar tercapai keakselerasian pencapaian.
Terkait dialog kebijakan, ketika kebijakan-kebijakan global, nasional, maupun lokal yang seharusnya diperlukan untuk memecahkan masalah pembangunan khususnya belum baik atau belum hadir sama sekali, perusahaan dapat secara aktif mendorong untuk mewujudkannya, misalnya dengan mengagendakan seminar atau simposium yang membahas MDGs. Upaya tersebut tentunya bukan bermaksud mengambil alih peran pemerintah namun sebagai dukungan dan partisipasi perusahaan dalam bentuk kontribusi positif untuk turut menyuarakan sekaligus memikirkan upaya pencapaian MDGSs.
El Mostafa Benlamlih, wakil UNDP di Indonesia yang juga Ketua Tim Juri MDGs Award 2008 turut pula mendukung semangat tersebut. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap pembangunan bukan mutlak di tangan pemerintah, tetapi melalui jalinan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk perusahaan. Maka bagi perusahaan, terutama yang telah matang, berpartisipasi dalam pembangunan untuk perubahan menjadi sangat terbuka. Upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium dapat menjadi salah satu alternatifnya.
*Karya kolaboratif bersama saudara saya Basyir Daud (Wartawan Tribun Kaltim). Tulisan ini diapresiasi sebagai Juara Harapan 1 (a.k.a. 3rd Runner Up) pada Lomba Menulis dalam rangka HUT PKT Bontang.
MITRA TAMAN NASIONAL KUTAI: KOLABORASI PARTISIPASI KORPORASI
Bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam adalah sesuatu yang tidak terbantahkan, dan di antara kekayaan yang istimewa tersebut adalah kawasan hutan yang terbentang di antara gugusan pulau dari Sabang hingga Merauke. Faktanya, Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. Hutan Indonesia memiliki 12% dari jumlah spesies binatang menyusui/mamalia, pemilik 16% spesies binatang reptil dan ampibi, 1.519 spesies burung dan 25% dari spesies ikan dunia. Sebagian diantaranya adalah endemik atau hanya dapat ditemui di daerah tersebut.
Ironisnya, kerusakan hutan alam Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 1950 sampai dengan 1985 angka kerusakan mencapai 32,9 juta hektar atau setara dengan 942 ribu hektar setiap tahun. Diperkirakan, setidaknya 72% hutan alam Indonesia telah hancur. Badan Planologi Departemen Kehutanan Indonesia justru memperkirakan pada tahun 2004 hutan yang rusak mencapai 101,73 juta hektar. Pada tahun 2006, laju kerusakan mencapai 2,72 juta hektar pertahun. Setiap menitnya kita kehilangan 5 kali lapangan sepakbola (Walhi).
Fakta tersebut semakin membuat kita bergidik. Seperti kita ketahui, dampak kehilangan hutan yang begitu cepat itu sangat luas dan beragam. Para ilmuwan telah lama membuktikan konsekuensi kehilangan hutan yang luas terhadap lingkungan. Dampak ini meliputi kehilangan keanekaragaman hayati yang unik, frekuensi banjir dan kekeringan yang meningkat, kuantitas dan kualitas air menurun, dan peningkatan frekuensi kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara dengan asap beracun, debu, abu, dan gas-gas rumah kaca (Walhi). Dengan demikian, kelestarian hutan sangat wajarlah menjadi sebuah isu yang mengemuka.
Hutan Indonesia sendiri memiliki Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam seluas 23.214.626,57 hektar, dimana sebagian besarnya merupakan Taman Nasional. Taman Nasional, menurut UU No. 5 tahun 1990 adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam. Taman Nasional dapat memberikan manfaat antara lain ekonomi, ekologi, estetika, pendidikan dan penelitian serta jaminan masa depan.
Di Indonesia terdapat 45 kawasan Taman Nasional yang pengelolaannya berada di bawah Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Salah satu kawasan Taman Nasional tersebut adalah Taman Nasional Kutai (TNK) yang terletak di provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif, TNK terletak di wilayah Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Bontang di bawah naungan Balai TNK sebagai unit pelaksana teknis pengelolaan.
TNK memiliki kekayaan jenis flora, fauna dan organisme lain yang tinggi. Kira-kira terdapat 900 jenis tumbuhan di TNK yang telah teridentifikasi, dan masih banyak lagi jenis tumbuhan yang belum diketahui. Kelompok tumbuhan rumput-rumputan, sirih-sirihan, palem, paku dan lumut termasuk tumbuhan yang belum dieksplorasi. Taman nasional ini juga merupakan perwakilan hutan ulin yang paling luas di Indonesia. Serupa dengan tumbuhan, TNK juga menyimpan potensi satwa yang luar biasa. Di kawasan konservasi ini terdapat satwa yang dilindungi, misalnya orang utan, bekantan, burung enggang, kura-kura kaki gajah dan bajing kerdil telinga hitam.
Dengan keanekaragaman hayati tersebut telah membuat kawasan konservasi ini menjadi salah satu tujuan wisata dan tempat penelitian bagi turis dan peneliti baik lokal maupun mancanegara. Para pelajar di sekitar kawasan, khususnya di Bontang dan Sengata juga sering mengunjungi hutan TNK sebagai tempat untuk belajar bersama alam, diantaranya yaitu di kawasan wisata Sangkima dan Prevab.
Namun, keanekaragaman jenis flora, fauna dan organisme lainnya di TNK dalam dua dekade terakhir mengalami tekanan yang hebat baik kuantitas maupun kualitasnya. Perambahan, penebangan dan perburuan liar adalah beberapa aktifitas yang mengancam keberadaan dan kelestarian tumbuhan dan satwa yang ada di TNK. Jika kegiatan yang melanggar hukum tersebut terus dilakukan tanpa ada upaya pelestarian, bukan tidak mungkin hutan TNK akan hilang berikut tumbuhan dan satwa yang ada.
Mengapa TNK harus dilestarikan? Sebagai hutan hujan tropis dataran rendah, TNK memiliki ekosistem yang secara biologis mempunyai keragaman jenis yang tinggi. Di Kalimantan hanya sedikit kawasan seperti ini yang dilindungi dan salah satunya adalah TNK. Di samping itu, TNK mempunyai nilai strategis dan manfaat yang tidak tergantikan oleh tempat yang lain, sehingga keberadaanya harus dilestarikan. Sebagian dari manfaat dan fungsi TNK adalah perlindungan sistem tata air, melindungi pantai dari ancaman abrasi dan gelombang pasang, sebagai bank bibit atau sumber benih, tempat rekreasi dan pendidikan, perlindungan terhadap kepunahan massal serta penyedia udara bersih.
Mitra Taman Nasional Kutai: Ketika Korporasi Berkolaborasi untuk Berpartisipasi
Kondisi hutan di Indonesia dan urgensi kelestarian sebuah taman nasional tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau Balai TNK selaku unit pelaksana teknis, namun juga menjadi tanggung jawab kolektif para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan. Dengan segala sumber daya yang dimiliki, perusahaan sebagai salah satu komponen masyarakat sejatinya berpeluang memainkan peran strategis dalam melakukan upaya kepedulian terhadap kelestarian hutan. Gagasan keterlibatan korporasi ini juga menguat dengan semakin menggemanya implementasi tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Gagasan CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi (menciptakan profit demi kelangsungan usaha) melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan (Djatmiko, 2005).
Ide tersebut didukung oleh John Elkington (dalam Wibisono, 1997) dengan konsep Triple Bottom Line, yaitu dengan memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P. Selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Hal inilah yang kiranya turut mendasari kontribusi korporasi untuk berperan serta dalam upaya kelestarian hutan, salah satunya dengan dibentuknya Mitra Taman Nasional Kutai.
Mitra TNK adalah wadah yang beranggotakan perusahaan-perusahaan yang berkepentingan, peduli dan berkemampuan untuk mendukung pengelolaan TNK. Embrio pelembagaan Mitra TNK bermula pada April 1994 dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Usaha Pengembangan TNK antara Departemen Kehutanan dengan Mitra TNK yang terdiri dari 6 (enam) perusahaan yang beroperasi di sekitar TNK yaitu Pertamina, PT Badak NGL, PT. Porodisa, PT. Kiani Lestari, PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Surya Hutani Jaya. Keanggotaan Mitra TNK bertambah dengan bergabungnya PT. Indominco Mandiri dan PT. Pupuk Kaltim. Saat ini Mitra TNK terdiri dari 6 perusahaan dengan non-aktifnya PT. Porodisa dan PT. Kiani Lestari.
Mitra TNK bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha pengembangan TNK dalam rangka mengoptimalisasi fungsi TNK. Tujuan ini dicapai dengan upaya melestarikan dan mengembangkan TNK agar dapat berfungsi sepenuhnya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk pemanfaatan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Di dalam perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan bahwa Mitra TNK berkewajiban untuk:
1. Menyediakan dana bagi kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Membantu mencari sumber dana lainnya.
3. Membantu secara aktif pengamanan TNK, khususnya pada wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah usahanya.
4. Membantu menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
Adapun dana yang telah dikontribusikan oleh Mitra TNK ini cukup signifikan. Sekretariat Mitra TNK (2005) mencatat sampai dengan tahun 2005 realisasi komitmen dana dari seluruh anggota berjumlah Rp 6,8 Milyar. Jumlah ini belum mencakup realisasi tahun 2006-2008. Dari jumlah tersebut, diantaranya dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan yaitu penguatan ekonomi masyarakat, kampanye, rehabilitasi kawasan, sarana prasarana, pengamanan, pengembangan ekowisata dan pengembangan SDM Balai TNK serta riset.
Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan Mitra TNK dalam upaya pengelolaan TNK menjadi penting dan strategis. Dari sisi pendanaan, sumber anggaran dari Mitra TNK merupakan komplementer dana pengelolaan Balai TNK yang bersumber dari APBN. Selain itu kemitraan juga memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang timbul di kawasan serta mendukung proses perencanaan strategis Balai TNK. Demikian juga kegiatan Mitra TNK, merupakan kegiatan-kegiatan yang strategis namun belum dapat dianggarkan secara maksimal melalui APBN (Sekretariat Mitra TNK, 2005).
Partisipasi yang ditunjukkan Mitra TNK melalui komitmen dana setiap tahunnya dikawal dengan koordinasi rutin yang dilakukan setiap bulan. Setiap perwakilan perusahaan bersama-sama dengan Sekretariat Balai TNK bertemu untuk mendiskusikan perkembangan dan kemajuan program yang digerakkan. Hal tersebut sebagai bentuk pengawasan (monitoring) dan evaluasi untuk memastikan program dilaksanakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, rapat koordinasi bulanan ini semakin memperkaya partisipasi dan kolaborasi Mitra TNK yang terjalin sehingga tidak semata-semata berwujudkan komitmen dana. Selain itu, rapat koordinasi juga turut mematangkan silaturahmi dan sinergi di antara perusahaan-perusahaan yang tergabung.
Sebagai bahan kajian, 2 program di antara yang telah dijalankan Mitra TNK akan dipaparkan. Yang pertama adalah program penguatan ekonomi masyarakat. Salah satu alasan yang melatarbelakangi perambahan hutan adalah alasan ekonomi. Melalui upaya pemberdayaan ekonomi, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan diajak untuk mencari alternatif kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi di sekitar mereka tanpa melakukan kegiatan ekonomi yang berpotensi mengancam kelestarian hutan.
Beberapa program yang telah digerakkan oleh Mitra TNK adalah Budidaya Keramba, Budidaya Pertanian, dan Penggemukan Kepiting. Teknis program ini dilaksanakan melalui pola kerjasama dengan BIKAL, sebuah LSM pemberdayaan ekonomi. Dukungan dari Mitra TNK bekerjasama dengan BIKAL diarahkan terutama untuk membiayai program yaitu modal, pelatihan serta pengadaan sarana dan prasarana.
Program yang kedua adalah program kampanye. Pengembangan program kampanye oleh Mitra TNK dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan TNK yaitu kurangnya dukungan terhadap upaya-upaya untuk mempertahankan kelestarian TNK dan tingginya aktifitas yang mengancam dan merugikan keutuhan kawasan dan kelestarian flora-fauna TNK. Selain itu, pilihan ini cukup relevan mengingat penyebab degradasi TNK pada dasarnya tidak lain adalah kurangnya pengetahuan, kesadaran dan kepedulian publik (termasuk para pengambil keputusan/kebijakan) terhadap arti penting keberadaan TNK.
Kegiatan kampanye yang telah dilakukan oleh Mitra TNK adalah: Sosialisasi TNK melalui program televisi dan radio, Kutai Wana Rally, Kunjungan Reguler ke Sekolah Dasar dan TNK, Journalist Fieldtrip, Cerdas Cermat Lingkungan Hidup, Pendidikan Lingkungan Hidup, Perkemahan Pelajar, Dialog Interaktif, Media Publikasi (kalender, leaflet dan roll banner) serta Media Banner di surat kabar.
Dampak Program Mitra Taman Nasional Kutai
Dari upaya kepedulian terhadap kelestarian TNK dalam bentuk komitmen dana yang diwujudkan dalam program yang digerakkan oleh Mitra TNK maka perlu dievaluasi apakah ada dampak yang ditimbulkan. Hal itu tentunya untuk mengetahui apakah kolaborasi komitmen perusahaan yang telah berumur 13 tahun ini memberikan perubahan yang berarti terhadap upaya kelestarian dan pengembangan TNK. Senada dengan paparan sebelumnya yang mengambil dua contoh program, maka dampak yang disajikan berikut adalah dampak dari dua program tersebut yaitu Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Kampanye.
Pertama, Penguatan Ekonomi Masyarakat. Berdasarkan Evaluasi Eksternal, Priyandoko dkk. (2007) memaparkan bahwa program Mitra TNK untuk penguatan ekonomi masyarakat telah memberikan kontribusi positif dalam wawasan, pengetahuan dan keterampilan peserta kegiatan, meningkatkan keakraban antara Balai TNK dengan masyarakat di sekitar TNK serta membuka alternatif kegiatan usaha ekonomi yang dapat dikembangkan masyarakat di masa depan tanpa mengancam keutuhan dan kelestarian TNK.
Kedua, Kampanye. Pengembangan program kampanye dimaksudkan untuk menyebarluaskan dan mengkomunikasikan kepada publik tentang kondisi atau manfaat TNK kepada seluruh lapisan masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan dan menimbulkan kesadaran publik terhadap kondisi dan permasalahan yang terjadi di TNK.
Survey yang dilakukan Balai TNK pada tahun 2000 menunjukkan bahwa 70% responden yang tersebar di Bontang, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara menyatakan tidak tahu mengenai TNK. Sejalan dengan aktifitas kampanye yang dilakukan, pada tahun 2006, survey yang dilakukan oleh peserta magang di Balai TNK terhadap masyarakat di dalam dan sekitar TNK menunjukkan bahwa hanya 20% dari responden yang belum mengenal TNK. Selain itu, jumlah masyarakat yang mengunjungi TNK juga mengalami peningkatan. Dari kurun waktu tahun 1994 sampai dengan 2000, total pengunjung berjumlah 3.546 atau rata-rata 500 orang setiap tahunnya. Sementara dari tahun 2000 hingga 2007 angka ini meningkat drastis dengan total pengunjung 15.753 atau rata-rata 2.250 tiap tahunnya. Tujuan pengunjung di antaranya adalah rekreasi, penelitian, karya wisata, berkemah, dan lain-lain (Data Pengunjung TNK, Balai TNK, 2008).
Yang tidak kalah penting, keberadaan Mitra TNK juga mendorong TNK membuka hubungan jejaring kerjasama baik dengan institusi maupun individu lain. Kegiatan Mitra TNK selama ini banyak yang melibatkan lembaga lain baik lokal maupun nasional. Kesempatan ini membuka ruang bagi Balai TNK untuk menggali dukungan lebih lanjut bagi pengelolaan kawasannya. Beberapa organisasi yang telah mendukung kegiatan Mitra TNK maupun Balai TNK di antaranya adalah Unesco, NRM P, IFFM-GTZ, WWF Sundaland Bioregon, CIFOR dan LSM BIKAL. (Sekretariat Mitra TNK, 2005).
Kesimpulan dan Masukan
Dari paparan tersebut maka kesimpulan dapat ditarik untuk merangkum bentangan gagasan yang disampaikan. Berikut 3 ide kunci yang dapat mewakili kesimpulan tulisan ini. Pertama, upaya kelestarian TNK di Kalimantan Timur sebagai salah satu khazanah kekayaan hutani Indonesia wajib dikawal oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mengingat fungsi strategis dan manfaat TNK sebagai hutan hujan tropis dataran rendah yang memiliki ekosistem yang secara biologis mempunyai keragaman jenis yang tinggi dan dapat mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata.
Kedua, korporasi yang berada di sekitar kawasan TNK yang tergabung dalam Mitra TNK sebagai salah satu elemen pemangku kepentingan berupaya merealisasikan sekaligus membangun kepedulian terhadap kelestarian hutan melalui komitmen yang telah melembaga sejak tahun 1994 hingga saat ini. Berbagai upaya digerakkan diantaranya program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kegiatan kampanye.
Ketiga, dampak nyata dari program penguatan masyarakat adalah adanya kontribusi positif dalam wawasan, pengetahuan dan keterampilan peserta kegiatan serta alternatif kegiatan ekonomi tanpa mengancam kelestarian TNK. Dampak nyata program kampanye adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan TNK, meningkatnya jumlah pengunjung dan mendorong terciptanya kerjasama dengan institusi lain.
Dari kesimpulan yang dirangkum maka masukan berikut disajikan untuk mempertajam tujuan penulisan karya tulis ini. Pertama, dunia usaha dan korporasi sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dapat berperan serta dalam upaya membangun kepedulian kelestarian hutan dan lingkungan. Pemerintah selaku penentu kebijakan dapat pula mendorong upaya tersebut.
Kedua, kelembagaan Mitra TNK yang telah memasuki tahun ke-13-nya adalah ruang inisiatif korporasi dalam berpartisipasi sekaligus berkolaborasi dalam upaya optimalisasi pengembangan Taman Nasional dan kelestarian hutan. Model kolaborasi tersebut dapat menjadi salah satu alternatif referensi strategi oleh para pemangku kepentingan khususnya dunia usaha dan korporasi untuk berperan serta dalam upaya membangun kepedulian terhadap kelestarian hutan selain dari upaya yang telah ada, misalnya, dengan digelarnya lomba karya tulis bertemakan kelestarian hutan.
Sebagai penutup, Tadjudin dan Yuliani (2006) dalam Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan mengungkapkan bahwa nilai penting di Indonesia nyaris selalu dikaitkan dengan jumlah pendukungnya. Sebuah gagasan akan dianggap baik, jika jumlah pendukungnya banyak. Karena itu, membangun kolektivitas masyarakat dan aliansi secara positif merupakan langkah ‘perlu’. Dengan demikian, kita berharap semoga hal tersebut tercermin dengan semakin banyak dan beragamnya bentuk perhatian dan kepedulian para pihak dan pemangku kepentingan yang bermuara pada kelestarian hutan di Indonesia. Semoga.
Pustaka
________. 2008. Data Pengunjung TNK. Balai TNK. Bontang.
________. 1994. Perjanjian Kerjasama Usaha Pengembangan Taman Nasiona Kutai antara Departemen Kehutanan dengan Pertamina, PT. Badak NGL. Co, PT. Porodisa, PT. Kiani Lestari, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Surya Hutani Jaya.
________. 1994. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 121/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Pembentukan Panita Pengarah dan Panitia Pelaksana Kegiatan Usaha Pengembangan Taman Nasional Kutai.
________. Tanpa tahun. Booklet: Taman Nasional Kutai: Pesona Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Kalimantan Timur. Balai TNK & Mitra TNK, Bontang.
Djatmiko, Harmanto E. 2005/2006. Saatnya Menabur. Dalam: Majalah SWA edisi No.26/XXI/19 Desember 2005 – 11 Januari 2006. Yayasan Sembada Swakarya, Jakarta.
Purwanto, Edy. 2008. Mengungkap Sejarah Taman Nasional Kutai Bagian II. Dalam: Buletin Triwulan Pasakbumi Volume 5, No.2/Juni 2008. Balai Taman Nasional Kutai, Bontang
Priyandoko, Phantom S., dkk. 2007. Laporan Evaluasi Eksternal Program Mitra TNK (2004-2006). Bontang
Sekretariat Mitra TNK, 2005. 10 Tahun Mitra Taman Nasional Kutai: Ringkasan Perjalanan 1995-2005. Sekretariat Mitra TNK, Bontang.
Tadjudin Dj. dan Yuliani, E. L. 2006. Melembagakan Perubahan. Dalam: Yuliani, E.L.,Tadjudin, Dj., Indriatmoko, Y. Munggoro, D.W. Gaban, F. Maulana,F. (Editor). Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan. CIFOR, Bogor.
Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility). Fascho Publishing, Gresik.
http://www.walhi.or.id/
Ironisnya, kerusakan hutan alam Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 1950 sampai dengan 1985 angka kerusakan mencapai 32,9 juta hektar atau setara dengan 942 ribu hektar setiap tahun. Diperkirakan, setidaknya 72% hutan alam Indonesia telah hancur. Badan Planologi Departemen Kehutanan Indonesia justru memperkirakan pada tahun 2004 hutan yang rusak mencapai 101,73 juta hektar. Pada tahun 2006, laju kerusakan mencapai 2,72 juta hektar pertahun. Setiap menitnya kita kehilangan 5 kali lapangan sepakbola (Walhi).
Fakta tersebut semakin membuat kita bergidik. Seperti kita ketahui, dampak kehilangan hutan yang begitu cepat itu sangat luas dan beragam. Para ilmuwan telah lama membuktikan konsekuensi kehilangan hutan yang luas terhadap lingkungan. Dampak ini meliputi kehilangan keanekaragaman hayati yang unik, frekuensi banjir dan kekeringan yang meningkat, kuantitas dan kualitas air menurun, dan peningkatan frekuensi kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara dengan asap beracun, debu, abu, dan gas-gas rumah kaca (Walhi). Dengan demikian, kelestarian hutan sangat wajarlah menjadi sebuah isu yang mengemuka.
Hutan Indonesia sendiri memiliki Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam seluas 23.214.626,57 hektar, dimana sebagian besarnya merupakan Taman Nasional. Taman Nasional, menurut UU No. 5 tahun 1990 adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam. Taman Nasional dapat memberikan manfaat antara lain ekonomi, ekologi, estetika, pendidikan dan penelitian serta jaminan masa depan.
Di Indonesia terdapat 45 kawasan Taman Nasional yang pengelolaannya berada di bawah Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Salah satu kawasan Taman Nasional tersebut adalah Taman Nasional Kutai (TNK) yang terletak di provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif, TNK terletak di wilayah Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Bontang di bawah naungan Balai TNK sebagai unit pelaksana teknis pengelolaan.
TNK memiliki kekayaan jenis flora, fauna dan organisme lain yang tinggi. Kira-kira terdapat 900 jenis tumbuhan di TNK yang telah teridentifikasi, dan masih banyak lagi jenis tumbuhan yang belum diketahui. Kelompok tumbuhan rumput-rumputan, sirih-sirihan, palem, paku dan lumut termasuk tumbuhan yang belum dieksplorasi. Taman nasional ini juga merupakan perwakilan hutan ulin yang paling luas di Indonesia. Serupa dengan tumbuhan, TNK juga menyimpan potensi satwa yang luar biasa. Di kawasan konservasi ini terdapat satwa yang dilindungi, misalnya orang utan, bekantan, burung enggang, kura-kura kaki gajah dan bajing kerdil telinga hitam.
Dengan keanekaragaman hayati tersebut telah membuat kawasan konservasi ini menjadi salah satu tujuan wisata dan tempat penelitian bagi turis dan peneliti baik lokal maupun mancanegara. Para pelajar di sekitar kawasan, khususnya di Bontang dan Sengata juga sering mengunjungi hutan TNK sebagai tempat untuk belajar bersama alam, diantaranya yaitu di kawasan wisata Sangkima dan Prevab.
Namun, keanekaragaman jenis flora, fauna dan organisme lainnya di TNK dalam dua dekade terakhir mengalami tekanan yang hebat baik kuantitas maupun kualitasnya. Perambahan, penebangan dan perburuan liar adalah beberapa aktifitas yang mengancam keberadaan dan kelestarian tumbuhan dan satwa yang ada di TNK. Jika kegiatan yang melanggar hukum tersebut terus dilakukan tanpa ada upaya pelestarian, bukan tidak mungkin hutan TNK akan hilang berikut tumbuhan dan satwa yang ada.
Mengapa TNK harus dilestarikan? Sebagai hutan hujan tropis dataran rendah, TNK memiliki ekosistem yang secara biologis mempunyai keragaman jenis yang tinggi. Di Kalimantan hanya sedikit kawasan seperti ini yang dilindungi dan salah satunya adalah TNK. Di samping itu, TNK mempunyai nilai strategis dan manfaat yang tidak tergantikan oleh tempat yang lain, sehingga keberadaanya harus dilestarikan. Sebagian dari manfaat dan fungsi TNK adalah perlindungan sistem tata air, melindungi pantai dari ancaman abrasi dan gelombang pasang, sebagai bank bibit atau sumber benih, tempat rekreasi dan pendidikan, perlindungan terhadap kepunahan massal serta penyedia udara bersih.
Mitra Taman Nasional Kutai: Ketika Korporasi Berkolaborasi untuk Berpartisipasi
Kondisi hutan di Indonesia dan urgensi kelestarian sebuah taman nasional tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau Balai TNK selaku unit pelaksana teknis, namun juga menjadi tanggung jawab kolektif para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan. Dengan segala sumber daya yang dimiliki, perusahaan sebagai salah satu komponen masyarakat sejatinya berpeluang memainkan peran strategis dalam melakukan upaya kepedulian terhadap kelestarian hutan. Gagasan keterlibatan korporasi ini juga menguat dengan semakin menggemanya implementasi tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Gagasan CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi (menciptakan profit demi kelangsungan usaha) melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan (Djatmiko, 2005).
Ide tersebut didukung oleh John Elkington (dalam Wibisono, 1997) dengan konsep Triple Bottom Line, yaitu dengan memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P. Selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Hal inilah yang kiranya turut mendasari kontribusi korporasi untuk berperan serta dalam upaya kelestarian hutan, salah satunya dengan dibentuknya Mitra Taman Nasional Kutai.
Mitra TNK adalah wadah yang beranggotakan perusahaan-perusahaan yang berkepentingan, peduli dan berkemampuan untuk mendukung pengelolaan TNK. Embrio pelembagaan Mitra TNK bermula pada April 1994 dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Usaha Pengembangan TNK antara Departemen Kehutanan dengan Mitra TNK yang terdiri dari 6 (enam) perusahaan yang beroperasi di sekitar TNK yaitu Pertamina, PT Badak NGL, PT. Porodisa, PT. Kiani Lestari, PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Surya Hutani Jaya. Keanggotaan Mitra TNK bertambah dengan bergabungnya PT. Indominco Mandiri dan PT. Pupuk Kaltim. Saat ini Mitra TNK terdiri dari 6 perusahaan dengan non-aktifnya PT. Porodisa dan PT. Kiani Lestari.
Mitra TNK bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha pengembangan TNK dalam rangka mengoptimalisasi fungsi TNK. Tujuan ini dicapai dengan upaya melestarikan dan mengembangkan TNK agar dapat berfungsi sepenuhnya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk pemanfaatan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Di dalam perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan bahwa Mitra TNK berkewajiban untuk:
1. Menyediakan dana bagi kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Membantu mencari sumber dana lainnya.
3. Membantu secara aktif pengamanan TNK, khususnya pada wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah usahanya.
4. Membantu menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
Adapun dana yang telah dikontribusikan oleh Mitra TNK ini cukup signifikan. Sekretariat Mitra TNK (2005) mencatat sampai dengan tahun 2005 realisasi komitmen dana dari seluruh anggota berjumlah Rp 6,8 Milyar. Jumlah ini belum mencakup realisasi tahun 2006-2008. Dari jumlah tersebut, diantaranya dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan yaitu penguatan ekonomi masyarakat, kampanye, rehabilitasi kawasan, sarana prasarana, pengamanan, pengembangan ekowisata dan pengembangan SDM Balai TNK serta riset.
Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan Mitra TNK dalam upaya pengelolaan TNK menjadi penting dan strategis. Dari sisi pendanaan, sumber anggaran dari Mitra TNK merupakan komplementer dana pengelolaan Balai TNK yang bersumber dari APBN. Selain itu kemitraan juga memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang timbul di kawasan serta mendukung proses perencanaan strategis Balai TNK. Demikian juga kegiatan Mitra TNK, merupakan kegiatan-kegiatan yang strategis namun belum dapat dianggarkan secara maksimal melalui APBN (Sekretariat Mitra TNK, 2005).
Partisipasi yang ditunjukkan Mitra TNK melalui komitmen dana setiap tahunnya dikawal dengan koordinasi rutin yang dilakukan setiap bulan. Setiap perwakilan perusahaan bersama-sama dengan Sekretariat Balai TNK bertemu untuk mendiskusikan perkembangan dan kemajuan program yang digerakkan. Hal tersebut sebagai bentuk pengawasan (monitoring) dan evaluasi untuk memastikan program dilaksanakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, rapat koordinasi bulanan ini semakin memperkaya partisipasi dan kolaborasi Mitra TNK yang terjalin sehingga tidak semata-semata berwujudkan komitmen dana. Selain itu, rapat koordinasi juga turut mematangkan silaturahmi dan sinergi di antara perusahaan-perusahaan yang tergabung.
Sebagai bahan kajian, 2 program di antara yang telah dijalankan Mitra TNK akan dipaparkan. Yang pertama adalah program penguatan ekonomi masyarakat. Salah satu alasan yang melatarbelakangi perambahan hutan adalah alasan ekonomi. Melalui upaya pemberdayaan ekonomi, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan diajak untuk mencari alternatif kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi di sekitar mereka tanpa melakukan kegiatan ekonomi yang berpotensi mengancam kelestarian hutan.
Beberapa program yang telah digerakkan oleh Mitra TNK adalah Budidaya Keramba, Budidaya Pertanian, dan Penggemukan Kepiting. Teknis program ini dilaksanakan melalui pola kerjasama dengan BIKAL, sebuah LSM pemberdayaan ekonomi. Dukungan dari Mitra TNK bekerjasama dengan BIKAL diarahkan terutama untuk membiayai program yaitu modal, pelatihan serta pengadaan sarana dan prasarana.
Program yang kedua adalah program kampanye. Pengembangan program kampanye oleh Mitra TNK dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan TNK yaitu kurangnya dukungan terhadap upaya-upaya untuk mempertahankan kelestarian TNK dan tingginya aktifitas yang mengancam dan merugikan keutuhan kawasan dan kelestarian flora-fauna TNK. Selain itu, pilihan ini cukup relevan mengingat penyebab degradasi TNK pada dasarnya tidak lain adalah kurangnya pengetahuan, kesadaran dan kepedulian publik (termasuk para pengambil keputusan/kebijakan) terhadap arti penting keberadaan TNK.
Kegiatan kampanye yang telah dilakukan oleh Mitra TNK adalah: Sosialisasi TNK melalui program televisi dan radio, Kutai Wana Rally, Kunjungan Reguler ke Sekolah Dasar dan TNK, Journalist Fieldtrip, Cerdas Cermat Lingkungan Hidup, Pendidikan Lingkungan Hidup, Perkemahan Pelajar, Dialog Interaktif, Media Publikasi (kalender, leaflet dan roll banner) serta Media Banner di surat kabar.
Dampak Program Mitra Taman Nasional Kutai
Dari upaya kepedulian terhadap kelestarian TNK dalam bentuk komitmen dana yang diwujudkan dalam program yang digerakkan oleh Mitra TNK maka perlu dievaluasi apakah ada dampak yang ditimbulkan. Hal itu tentunya untuk mengetahui apakah kolaborasi komitmen perusahaan yang telah berumur 13 tahun ini memberikan perubahan yang berarti terhadap upaya kelestarian dan pengembangan TNK. Senada dengan paparan sebelumnya yang mengambil dua contoh program, maka dampak yang disajikan berikut adalah dampak dari dua program tersebut yaitu Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Kampanye.
Pertama, Penguatan Ekonomi Masyarakat. Berdasarkan Evaluasi Eksternal, Priyandoko dkk. (2007) memaparkan bahwa program Mitra TNK untuk penguatan ekonomi masyarakat telah memberikan kontribusi positif dalam wawasan, pengetahuan dan keterampilan peserta kegiatan, meningkatkan keakraban antara Balai TNK dengan masyarakat di sekitar TNK serta membuka alternatif kegiatan usaha ekonomi yang dapat dikembangkan masyarakat di masa depan tanpa mengancam keutuhan dan kelestarian TNK.
Kedua, Kampanye. Pengembangan program kampanye dimaksudkan untuk menyebarluaskan dan mengkomunikasikan kepada publik tentang kondisi atau manfaat TNK kepada seluruh lapisan masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan dan menimbulkan kesadaran publik terhadap kondisi dan permasalahan yang terjadi di TNK.
Survey yang dilakukan Balai TNK pada tahun 2000 menunjukkan bahwa 70% responden yang tersebar di Bontang, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara menyatakan tidak tahu mengenai TNK. Sejalan dengan aktifitas kampanye yang dilakukan, pada tahun 2006, survey yang dilakukan oleh peserta magang di Balai TNK terhadap masyarakat di dalam dan sekitar TNK menunjukkan bahwa hanya 20% dari responden yang belum mengenal TNK. Selain itu, jumlah masyarakat yang mengunjungi TNK juga mengalami peningkatan. Dari kurun waktu tahun 1994 sampai dengan 2000, total pengunjung berjumlah 3.546 atau rata-rata 500 orang setiap tahunnya. Sementara dari tahun 2000 hingga 2007 angka ini meningkat drastis dengan total pengunjung 15.753 atau rata-rata 2.250 tiap tahunnya. Tujuan pengunjung di antaranya adalah rekreasi, penelitian, karya wisata, berkemah, dan lain-lain (Data Pengunjung TNK, Balai TNK, 2008).
Yang tidak kalah penting, keberadaan Mitra TNK juga mendorong TNK membuka hubungan jejaring kerjasama baik dengan institusi maupun individu lain. Kegiatan Mitra TNK selama ini banyak yang melibatkan lembaga lain baik lokal maupun nasional. Kesempatan ini membuka ruang bagi Balai TNK untuk menggali dukungan lebih lanjut bagi pengelolaan kawasannya. Beberapa organisasi yang telah mendukung kegiatan Mitra TNK maupun Balai TNK di antaranya adalah Unesco, NRM P, IFFM-GTZ, WWF Sundaland Bioregon, CIFOR dan LSM BIKAL. (Sekretariat Mitra TNK, 2005).
Kesimpulan dan Masukan
Dari paparan tersebut maka kesimpulan dapat ditarik untuk merangkum bentangan gagasan yang disampaikan. Berikut 3 ide kunci yang dapat mewakili kesimpulan tulisan ini. Pertama, upaya kelestarian TNK di Kalimantan Timur sebagai salah satu khazanah kekayaan hutani Indonesia wajib dikawal oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mengingat fungsi strategis dan manfaat TNK sebagai hutan hujan tropis dataran rendah yang memiliki ekosistem yang secara biologis mempunyai keragaman jenis yang tinggi dan dapat mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata.
Kedua, korporasi yang berada di sekitar kawasan TNK yang tergabung dalam Mitra TNK sebagai salah satu elemen pemangku kepentingan berupaya merealisasikan sekaligus membangun kepedulian terhadap kelestarian hutan melalui komitmen yang telah melembaga sejak tahun 1994 hingga saat ini. Berbagai upaya digerakkan diantaranya program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kegiatan kampanye.
Ketiga, dampak nyata dari program penguatan masyarakat adalah adanya kontribusi positif dalam wawasan, pengetahuan dan keterampilan peserta kegiatan serta alternatif kegiatan ekonomi tanpa mengancam kelestarian TNK. Dampak nyata program kampanye adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan TNK, meningkatnya jumlah pengunjung dan mendorong terciptanya kerjasama dengan institusi lain.
Dari kesimpulan yang dirangkum maka masukan berikut disajikan untuk mempertajam tujuan penulisan karya tulis ini. Pertama, dunia usaha dan korporasi sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dapat berperan serta dalam upaya membangun kepedulian kelestarian hutan dan lingkungan. Pemerintah selaku penentu kebijakan dapat pula mendorong upaya tersebut.
Kedua, kelembagaan Mitra TNK yang telah memasuki tahun ke-13-nya adalah ruang inisiatif korporasi dalam berpartisipasi sekaligus berkolaborasi dalam upaya optimalisasi pengembangan Taman Nasional dan kelestarian hutan. Model kolaborasi tersebut dapat menjadi salah satu alternatif referensi strategi oleh para pemangku kepentingan khususnya dunia usaha dan korporasi untuk berperan serta dalam upaya membangun kepedulian terhadap kelestarian hutan selain dari upaya yang telah ada, misalnya, dengan digelarnya lomba karya tulis bertemakan kelestarian hutan.
Sebagai penutup, Tadjudin dan Yuliani (2006) dalam Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan mengungkapkan bahwa nilai penting di Indonesia nyaris selalu dikaitkan dengan jumlah pendukungnya. Sebuah gagasan akan dianggap baik, jika jumlah pendukungnya banyak. Karena itu, membangun kolektivitas masyarakat dan aliansi secara positif merupakan langkah ‘perlu’. Dengan demikian, kita berharap semoga hal tersebut tercermin dengan semakin banyak dan beragamnya bentuk perhatian dan kepedulian para pihak dan pemangku kepentingan yang bermuara pada kelestarian hutan di Indonesia. Semoga.
Pustaka
________. 2008. Data Pengunjung TNK. Balai TNK. Bontang.
________. 1994. Perjanjian Kerjasama Usaha Pengembangan Taman Nasiona Kutai antara Departemen Kehutanan dengan Pertamina, PT. Badak NGL. Co, PT. Porodisa, PT. Kiani Lestari, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Surya Hutani Jaya.
________. 1994. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 121/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Pembentukan Panita Pengarah dan Panitia Pelaksana Kegiatan Usaha Pengembangan Taman Nasional Kutai.
________. Tanpa tahun. Booklet: Taman Nasional Kutai: Pesona Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Kalimantan Timur. Balai TNK & Mitra TNK, Bontang.
Djatmiko, Harmanto E. 2005/2006. Saatnya Menabur. Dalam: Majalah SWA edisi No.26/XXI/19 Desember 2005 – 11 Januari 2006. Yayasan Sembada Swakarya, Jakarta.
Purwanto, Edy. 2008. Mengungkap Sejarah Taman Nasional Kutai Bagian II. Dalam: Buletin Triwulan Pasakbumi Volume 5, No.2/Juni 2008. Balai Taman Nasional Kutai, Bontang
Priyandoko, Phantom S., dkk. 2007. Laporan Evaluasi Eksternal Program Mitra TNK (2004-2006). Bontang
Sekretariat Mitra TNK, 2005. 10 Tahun Mitra Taman Nasional Kutai: Ringkasan Perjalanan 1995-2005. Sekretariat Mitra TNK, Bontang.
Tadjudin Dj. dan Yuliani, E. L. 2006. Melembagakan Perubahan. Dalam: Yuliani, E.L.,Tadjudin, Dj., Indriatmoko, Y. Munggoro, D.W. Gaban, F. Maulana,F. (Editor). Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan. CIFOR, Bogor.
Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility). Fascho Publishing, Gresik.
http://www.walhi.or.id/
Menyambut Kampanye Pilgub Kaltim: Urgensi dan Peran Strategis Debat Kandidat
Menarik sekali membaca tulisan saudara Sofyan Maskur di harian ini, Jum’at, 14 Maret 2008 lalu yang mengulas tentang Debat Kandidat Gubernur Kaltim. Walau belum sepenuhnya menyentuh esensi debat sebagai salah satu tahapan vital pilgub Kaltim, Masykur memang berhasil menyodorkan beberapa alternatif dinamika sektor pertumbuhan perekonomian Kaltim sebagai salah satu aspek fundamental yang harus dicermati kandidat gubernur mendatang.
Namun pertanyaannya kemudian, bagaimana debat kandidat sendiri dapat memfasilitasi proses pemilihan gubernur Kaltim Mei mendatang?
Faktanya, masyarakat umumnya sudah terlanjur bersikap apatis ketika mendengar kata debat. Debat sering digambarkan dengan ilustrasi dua pihak yang berseteru saling berperang kata dengan urat-urat leher tertarik dan sendi pergelangan yang menari-nari. Lalu, apakah memang demikian debat yang dimaksud? Merujuk ke Wikipedia, debat dapat diartikan sebuah kegiatan adu argumentasi antara dua belah pihak atau lebih, baik secara perorangan atau kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan yang kemudian diselaraskan dengan tujuan debat tersebut dilakukan. Merunut kembali ke era prasejarah, budaya debat sebenarnya telah muncul sejak lama. Protagoras, seorang pemikir dari Abdera dan dikenal sebagai Bapak Debat telah mengenalkan sebuah format debat sederhana bagi para siswanya. Mereka diminta untuk saling berargumentasi mengenai sebuah topik dengan bergilir pihak (Braden dalam Enyclopedia Americana, 1997). Dari model sederhana yang dikembangkan Protagoras tersebut, debat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Mulai dari aktivitas parlemen, mimbar akademik, pegiat kampus, wadah latih, arena kompetisi, hingga menjadi budaya unjuk kompetensi kandidat pemimpin. Yang terakhir disebut mungkin lazim dikenal dengan nama debat kandidat, baik di tingkat kampus, gubernur hingga presiden. Braden sendiri juga mengungkapkan bahwa debat kandidat sebagai bagian dari kampanye pemilihan telah populer sejak abad 19 di Amerika Serikat.
Di Indonesia, topik debat kandidat sejatinya telah bergulir hangat khususnya menjelang Pilpres 2009. Model kampanye ini berulangkali menjadi bahasan istimewa berbagai pihak yang berkepentingan menjelang pesta demokrasi pemilihan presiden tahun mendatang di tengah hiruk pikuknya pemilihan kepala daerah. Tengok saja dalam diskusi ”Kompromi Syarat- syarat Capres dalam RUU Pilpres” yang diadakan Wartawan Koordinatoriat DPR, Jumat (14/3) lalu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam diskusi itu mengatakan, apabila dalam Undang-Undang Pemilu Presiden 2009 dibuka kemungkinan debat terbuka para kandidat, itu merupakan kemajuan besar. ”Publik bisa membandingkan dengan terang siapa yang paling layak dipilih,” ucapnya (Kompas, 15/03). Segendang sepenarian, Al Muzzammil Yusuf, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, PKS akan mengusulkan sejumlah persyaratan terkait pengajuan kandidat presiden, yaitu dukungan partai minimal 15 persen dan usia maksimal 60 tahun. Selain itu, minimal kandidat lulus perguruan tinggi dan berani melakukan debat terbuka (Kompas, 12 Maret 2008).
Tuntutan ini dirasa obyektif dan layak mengingat substansi kampanye debat lebih dinamis dan berbobot dibandingkan kampanye model konvensional (media massa dan monologis). Dikatakan dinamis karena kampanye model ini mampu mempertemukan seluruh calon secara langsung beserta elemen masyarakat disertai adanya pertukaran ide dan gagasan dalam sebuah forum adu argumentasi yang sehat dan terstruktur. Dikatakan berbobot karena berdebat benar-benar menuntut keahlian dan keterampilan khusus seorang kandidat dalam mengupas atau menemukan solusi sebuah permasalahan dan mempertahankannya di depan kandidat yang lain atau masyarakat. Memang, para kandidat cenderung mempersiapkan diri sebelum arena debat digelar namun hal ini secara relatif masih harus bergantung pada beberapa variabel krusial yang biasanya merupakan atribut dasar para kandidat, sebut saja penguasaan materi dan wawasan, kemampuan intelektual, keterampilan komunikasi (public speaking), kematangan mental, penguasaan bahasa Indonesia (atau bahasa asing), optimalisasi bahasa tubuh yang dapat mendukung penampilan kandidat untuk sekedar menjawab atau bahkan meyakinkan para audiensnya, termasuk menyanggah argumentasi kandidat yang lain.
Betapa krusialnya debat kandidat ini dapat dilihat dalam catatan sejarah Pilpres Amerika Serikat (AS). Penampilan capres AS John F. Kennedy yang mumpuni pada waktu debat kandidat konon menjadi faktor ia mampu mengungguli Richard M. Nixon yang sebenarnya menjadi calon favorit untuk memenangi Pilpres AS tahun 1960. Hal yang sama juga menimpa Al-Gore yang kalah dalam pilpres AS tahun 2000 versus George W. Bush. Cara Al-Gore yang berdebat dengan kasar disebut-sebut sebagai salah satu faktor kekalahan tersebut (Ginsberg dalam Political Campaign, 2007)
Sehingga, hangatnya topik debat kandidat ini tak ada salahnya turut ditularkan dalam menyambut kampanye Pilgub Kaltim mendatang. Kita selayaknya perlu memprovokasi para pemangku kepentingan terkait dan para calon pilgub untuk berani berdebat kandidat sebagai bagian dari kampanyenya dalam meyakinkan bahkan merebut suara calon pemilih. Para kandidat pilgub tentunya tidak boleh mau kalah dengan siswa SMAN 3 Unggulan Tenggarong yang terpilih mewakili Kaltim mengikuti seleksi tahunan World Senior Debate Competition (WSDC) tingkat nasional di Jakarta (Kaltim Post, 20/02) atau dengan debat kandidat pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Fekon Unmul pertengahan Maret yang lalu (Kaltim Post, 17/03), sebuah fakta empiris bahwa debat sudah menjadi sebuah kultur pembelajaran dan demokrasi yang patut diberi tempat dan apresiasi.
Hal tersebut tidak berlebihan mengingat debat yang melibatkan dua atau beberapa kandidat telah menjadi bagian yang semakin krusial dalam sebuah kampanye politik (McGee dalam Encyclopedia of Communication and Information, 2002:231). Debat kandidat pun sejatinya menyimpan potensi peran strategis baik bagi sang calon maupun sang pemilih.
Pertama, debat dapat menjadi wahana unjuk sekaligus adu kompetensi dan kapasitas seorang kandidat. Selain prestasi pengabdian dan jejak rekam (track record) panjang seorang kandidat yang harus dinilai, sesungguhnya juga layak menilai kecerdasan calon. Di beberapa negara maju, kecerdasan kandidat tidak semata-mata dengan vulgar dinilai dengan Tes IQ, akan tetapi dengan pelbagai cara, salah satunya melalui debat-debat kandidat (Subagyo Sayogya, 2004). Inilah saatnya bagi sang kandidat menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang kandidat semenjana yang hanya mengandalkan kampanye media massa atau monologis tetapi secara langsung berani berperang gagasan dan wawasan dengan kandidat yang lain.
Kedua, debat kandidat dapat menjadi sebuah momentum bagi kandidat untuk membuka diri secara langsung bagi para calon pemilih baik yang telah menentukan pilihannya atau masih di “daerah abu-abu”. Dengan mekanisme atau format debat yang dapat mengakomodir aspirasi pemirsa dan bukan hanya mengandalkan dewan panelis, calon pemilih dapat mengajukan pertanyaan kepada kandidatnya untuk mengetahui sudut pandang nilai atau filosofis kandidat terhadap isu tertentu (philosophical/value debate – Lincoln–Douglas Debate), misalnya topik keragaman budaya di Kaltim dalam konteks penerjemahan dan definisi putra daerah, atau upaya calon kandidat untuk melakukan atau memperbaiki suatu kondisi (proposal debate – policy debate), misalnya penanganan krisis listrik di Kaltim, upaya memperbaiki pertumbuhan ekonomi dsb. Sifat kampanye debat yang terbuka dan spontan memungkinkan pemilih dapat mengetahui persis respons kandidat terhadap isu yang diajukannya, khususnya bila pertanyaan yang diajukan merupakan improvisasi wawasan pemilih dan tidak dirancang sebelumnya.
Ketiga, dengan proses debat ini, tahapan pilgub juga diharapkan dapat membantu proses pencerahan pemilih untuk menjadi calon-calon pemilih yang kritis serta memprioritaskan rasionalitas dan obyektifitas sebagai pertimbangannya dalam menentukan sang pilihan. Walhasil, diharapkan agar pilihan tersebut nantinya bukanlah hasil sebuah proses serta merta dan terburu-buru dengan hanya mendengarkan hati, rasa, faktor kesukuan, money politic dan berbagai pertimbangan lain yang dapat menuntun pemilih ke ranah semu subyektifitas. Hal ini krusial mengingat umumnya calon pemilih di Indonesia termasuk di Kaltim masih didominasi oleh para pemilih tradisional.
Keempat, di tengah merebaknya kampanye pencitraan kandidat melalui berbagai sarana promosi via media massa, elektronik termasuk pemasangan banner dan baliho, yang semakin menjejali sudut-sudut kota di Kaltim laiknya hutan reklame yang semrawut, debat kandidat sejatinya dapat menjadi wahana alternatif kampanye yang “ramah lingkungan”.
Kendati demikian, hal yang harus digarisbawahi bahwa debat kandidat sebaiknya dapat dikelola secara apik, berkesinambungan dan dapat menjangkau luas para calon pemilihnya. Debat dapat dilakukan beberapa kali secara bertahap di berbagai alternatif daerah atau lokasi di wilayah Kaltim dan dapat disiarkan secara langsung di televisi dan radio lokal yang telah eksis di Kaltim (sebut saja Beruang TV dan SBI FM di Balikpapan, PKTV dan SK FM di Bontang, dll.). Acungan jempol ganda patut pula diacungkan bila kampanye debat kandidat pilgub Kaltim dapat menembus media elektronik nasional. Tak ada salahnya merujuk implementasi debat kandidat yang telah mapan seperti di Amerika Serikat. Sebagai komparasi, debat kandidat gubernur Colorado 2006 yang lalu dilaksanakan 8 kali dimana dua diantaranya disponsori oleh para pengusaha. Sementara itu, debat kandidat Gubernur California, Arnold Schwarzenegger versus Phil Angelides yang difasilitasi oleh California Broadcasters Association disiarkan secara langsung oleh 962 stasiun radio dan televisi seantero California (California Political Desk, 2006).
Dengan demikian, sebuah tanda seru peringatan nampaknya harus segera dicamkan bagi masyarakat Kaltim sebagai calon pemilih agar semakin cermat dalam mempertimbangkan pilihannya. Agenda pilgub mendatang sejatinya bukanlah sekedar agenda reguler pesta demokrasi namun jelaslah sangat menentukan nasib provinsi terkaya ini lima tahun kedepan. Jadi, cermatilah kandidat anda, berdebatlah dengan nurani anda, dan pastikan pilihan anda!
* Tulisan ini dimuat di Halaman Gagasan (Artikel Opini) Harian Kaltim Post, 4 April 2008
Namun pertanyaannya kemudian, bagaimana debat kandidat sendiri dapat memfasilitasi proses pemilihan gubernur Kaltim Mei mendatang?
Faktanya, masyarakat umumnya sudah terlanjur bersikap apatis ketika mendengar kata debat. Debat sering digambarkan dengan ilustrasi dua pihak yang berseteru saling berperang kata dengan urat-urat leher tertarik dan sendi pergelangan yang menari-nari. Lalu, apakah memang demikian debat yang dimaksud? Merujuk ke Wikipedia, debat dapat diartikan sebuah kegiatan adu argumentasi antara dua belah pihak atau lebih, baik secara perorangan atau kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan yang kemudian diselaraskan dengan tujuan debat tersebut dilakukan. Merunut kembali ke era prasejarah, budaya debat sebenarnya telah muncul sejak lama. Protagoras, seorang pemikir dari Abdera dan dikenal sebagai Bapak Debat telah mengenalkan sebuah format debat sederhana bagi para siswanya. Mereka diminta untuk saling berargumentasi mengenai sebuah topik dengan bergilir pihak (Braden dalam Enyclopedia Americana, 1997). Dari model sederhana yang dikembangkan Protagoras tersebut, debat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Mulai dari aktivitas parlemen, mimbar akademik, pegiat kampus, wadah latih, arena kompetisi, hingga menjadi budaya unjuk kompetensi kandidat pemimpin. Yang terakhir disebut mungkin lazim dikenal dengan nama debat kandidat, baik di tingkat kampus, gubernur hingga presiden. Braden sendiri juga mengungkapkan bahwa debat kandidat sebagai bagian dari kampanye pemilihan telah populer sejak abad 19 di Amerika Serikat.
Di Indonesia, topik debat kandidat sejatinya telah bergulir hangat khususnya menjelang Pilpres 2009. Model kampanye ini berulangkali menjadi bahasan istimewa berbagai pihak yang berkepentingan menjelang pesta demokrasi pemilihan presiden tahun mendatang di tengah hiruk pikuknya pemilihan kepala daerah. Tengok saja dalam diskusi ”Kompromi Syarat- syarat Capres dalam RUU Pilpres” yang diadakan Wartawan Koordinatoriat DPR, Jumat (14/3) lalu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam diskusi itu mengatakan, apabila dalam Undang-Undang Pemilu Presiden 2009 dibuka kemungkinan debat terbuka para kandidat, itu merupakan kemajuan besar. ”Publik bisa membandingkan dengan terang siapa yang paling layak dipilih,” ucapnya (Kompas, 15/03). Segendang sepenarian, Al Muzzammil Yusuf, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, PKS akan mengusulkan sejumlah persyaratan terkait pengajuan kandidat presiden, yaitu dukungan partai minimal 15 persen dan usia maksimal 60 tahun. Selain itu, minimal kandidat lulus perguruan tinggi dan berani melakukan debat terbuka (Kompas, 12 Maret 2008).
Tuntutan ini dirasa obyektif dan layak mengingat substansi kampanye debat lebih dinamis dan berbobot dibandingkan kampanye model konvensional (media massa dan monologis). Dikatakan dinamis karena kampanye model ini mampu mempertemukan seluruh calon secara langsung beserta elemen masyarakat disertai adanya pertukaran ide dan gagasan dalam sebuah forum adu argumentasi yang sehat dan terstruktur. Dikatakan berbobot karena berdebat benar-benar menuntut keahlian dan keterampilan khusus seorang kandidat dalam mengupas atau menemukan solusi sebuah permasalahan dan mempertahankannya di depan kandidat yang lain atau masyarakat. Memang, para kandidat cenderung mempersiapkan diri sebelum arena debat digelar namun hal ini secara relatif masih harus bergantung pada beberapa variabel krusial yang biasanya merupakan atribut dasar para kandidat, sebut saja penguasaan materi dan wawasan, kemampuan intelektual, keterampilan komunikasi (public speaking), kematangan mental, penguasaan bahasa Indonesia (atau bahasa asing), optimalisasi bahasa tubuh yang dapat mendukung penampilan kandidat untuk sekedar menjawab atau bahkan meyakinkan para audiensnya, termasuk menyanggah argumentasi kandidat yang lain.
Betapa krusialnya debat kandidat ini dapat dilihat dalam catatan sejarah Pilpres Amerika Serikat (AS). Penampilan capres AS John F. Kennedy yang mumpuni pada waktu debat kandidat konon menjadi faktor ia mampu mengungguli Richard M. Nixon yang sebenarnya menjadi calon favorit untuk memenangi Pilpres AS tahun 1960. Hal yang sama juga menimpa Al-Gore yang kalah dalam pilpres AS tahun 2000 versus George W. Bush. Cara Al-Gore yang berdebat dengan kasar disebut-sebut sebagai salah satu faktor kekalahan tersebut (Ginsberg dalam Political Campaign, 2007)
Sehingga, hangatnya topik debat kandidat ini tak ada salahnya turut ditularkan dalam menyambut kampanye Pilgub Kaltim mendatang. Kita selayaknya perlu memprovokasi para pemangku kepentingan terkait dan para calon pilgub untuk berani berdebat kandidat sebagai bagian dari kampanyenya dalam meyakinkan bahkan merebut suara calon pemilih. Para kandidat pilgub tentunya tidak boleh mau kalah dengan siswa SMAN 3 Unggulan Tenggarong yang terpilih mewakili Kaltim mengikuti seleksi tahunan World Senior Debate Competition (WSDC) tingkat nasional di Jakarta (Kaltim Post, 20/02) atau dengan debat kandidat pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Fekon Unmul pertengahan Maret yang lalu (Kaltim Post, 17/03), sebuah fakta empiris bahwa debat sudah menjadi sebuah kultur pembelajaran dan demokrasi yang patut diberi tempat dan apresiasi.
Hal tersebut tidak berlebihan mengingat debat yang melibatkan dua atau beberapa kandidat telah menjadi bagian yang semakin krusial dalam sebuah kampanye politik (McGee dalam Encyclopedia of Communication and Information, 2002:231). Debat kandidat pun sejatinya menyimpan potensi peran strategis baik bagi sang calon maupun sang pemilih.
Pertama, debat dapat menjadi wahana unjuk sekaligus adu kompetensi dan kapasitas seorang kandidat. Selain prestasi pengabdian dan jejak rekam (track record) panjang seorang kandidat yang harus dinilai, sesungguhnya juga layak menilai kecerdasan calon. Di beberapa negara maju, kecerdasan kandidat tidak semata-mata dengan vulgar dinilai dengan Tes IQ, akan tetapi dengan pelbagai cara, salah satunya melalui debat-debat kandidat (Subagyo Sayogya, 2004). Inilah saatnya bagi sang kandidat menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang kandidat semenjana yang hanya mengandalkan kampanye media massa atau monologis tetapi secara langsung berani berperang gagasan dan wawasan dengan kandidat yang lain.
Kedua, debat kandidat dapat menjadi sebuah momentum bagi kandidat untuk membuka diri secara langsung bagi para calon pemilih baik yang telah menentukan pilihannya atau masih di “daerah abu-abu”. Dengan mekanisme atau format debat yang dapat mengakomodir aspirasi pemirsa dan bukan hanya mengandalkan dewan panelis, calon pemilih dapat mengajukan pertanyaan kepada kandidatnya untuk mengetahui sudut pandang nilai atau filosofis kandidat terhadap isu tertentu (philosophical/value debate – Lincoln–Douglas Debate), misalnya topik keragaman budaya di Kaltim dalam konteks penerjemahan dan definisi putra daerah, atau upaya calon kandidat untuk melakukan atau memperbaiki suatu kondisi (proposal debate – policy debate), misalnya penanganan krisis listrik di Kaltim, upaya memperbaiki pertumbuhan ekonomi dsb. Sifat kampanye debat yang terbuka dan spontan memungkinkan pemilih dapat mengetahui persis respons kandidat terhadap isu yang diajukannya, khususnya bila pertanyaan yang diajukan merupakan improvisasi wawasan pemilih dan tidak dirancang sebelumnya.
Ketiga, dengan proses debat ini, tahapan pilgub juga diharapkan dapat membantu proses pencerahan pemilih untuk menjadi calon-calon pemilih yang kritis serta memprioritaskan rasionalitas dan obyektifitas sebagai pertimbangannya dalam menentukan sang pilihan. Walhasil, diharapkan agar pilihan tersebut nantinya bukanlah hasil sebuah proses serta merta dan terburu-buru dengan hanya mendengarkan hati, rasa, faktor kesukuan, money politic dan berbagai pertimbangan lain yang dapat menuntun pemilih ke ranah semu subyektifitas. Hal ini krusial mengingat umumnya calon pemilih di Indonesia termasuk di Kaltim masih didominasi oleh para pemilih tradisional.
Keempat, di tengah merebaknya kampanye pencitraan kandidat melalui berbagai sarana promosi via media massa, elektronik termasuk pemasangan banner dan baliho, yang semakin menjejali sudut-sudut kota di Kaltim laiknya hutan reklame yang semrawut, debat kandidat sejatinya dapat menjadi wahana alternatif kampanye yang “ramah lingkungan”.
Kendati demikian, hal yang harus digarisbawahi bahwa debat kandidat sebaiknya dapat dikelola secara apik, berkesinambungan dan dapat menjangkau luas para calon pemilihnya. Debat dapat dilakukan beberapa kali secara bertahap di berbagai alternatif daerah atau lokasi di wilayah Kaltim dan dapat disiarkan secara langsung di televisi dan radio lokal yang telah eksis di Kaltim (sebut saja Beruang TV dan SBI FM di Balikpapan, PKTV dan SK FM di Bontang, dll.). Acungan jempol ganda patut pula diacungkan bila kampanye debat kandidat pilgub Kaltim dapat menembus media elektronik nasional. Tak ada salahnya merujuk implementasi debat kandidat yang telah mapan seperti di Amerika Serikat. Sebagai komparasi, debat kandidat gubernur Colorado 2006 yang lalu dilaksanakan 8 kali dimana dua diantaranya disponsori oleh para pengusaha. Sementara itu, debat kandidat Gubernur California, Arnold Schwarzenegger versus Phil Angelides yang difasilitasi oleh California Broadcasters Association disiarkan secara langsung oleh 962 stasiun radio dan televisi seantero California (California Political Desk, 2006).
Dengan demikian, sebuah tanda seru peringatan nampaknya harus segera dicamkan bagi masyarakat Kaltim sebagai calon pemilih agar semakin cermat dalam mempertimbangkan pilihannya. Agenda pilgub mendatang sejatinya bukanlah sekedar agenda reguler pesta demokrasi namun jelaslah sangat menentukan nasib provinsi terkaya ini lima tahun kedepan. Jadi, cermatilah kandidat anda, berdebatlah dengan nurani anda, dan pastikan pilihan anda!
* Tulisan ini dimuat di Halaman Gagasan (Artikel Opini) Harian Kaltim Post, 4 April 2008
Subscribe to:
Posts (Atom)
